Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.640.000
Beli Rp2.500.000
IHSG 5.883,881
LQ45 578,169
Srikehati 285,186
JII 345,557
USD/IDR 17.950

Jusuf Kalla Akui Kesenjangan Ekonomi Indonesia Sudah Berbahaya

Adhitya Himawan

Minggu, 26 Februari 2017 | 16:23 WIB
Jusuf Kalla Akui Kesenjangan Ekonomi Indonesia Sudah Berbahaya
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengingatkan bahwa kesenjangan yang ada di Indonesia sudah cukup membahayakan karena adanya perbedaan agama antara yang kaya dan miskin.

"Kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding di negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama," kata Wakil Presiden M Jusuf Kalla saat menutup sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Minggu (26/2/2017).

Sebelumnya sidang Tanwir Muhammadiyah dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/2/2017) lalu Lebih lanjut JK menjelaskan di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang kristen.

"Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa persoalan kesenjangan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia.

JK menjelaskan bahwa juga sangat terasa adanya ketimpangan antara negara maju dan bukan. Juga di internal negara manapun. Di Amerika pun, tambah JK, juga terjadi kesenjangan.

"Pancasila bukan tidak kita laksanakan hanya sila ke limanya sangat sulit kita laksanakan," kata JK.

Sebelumnya Ketum PP Muhammadiyah Haedar Natsir atas nama organisasi menganugerahkan penghargaan kepada M Jusuf Kalla sebagai bapak perdamaian dan kebhinnekaan bukan dalam kata-kata dan retorika tapi dalam langkah dan tindakan yang menorehkan jejak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

baca juga

Sidang tanwir Muhammadiyah kali ini juga memutuskan resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial.

Salah satu isi resolusi tersebut adalah negara tak boleh takluk oleh pemilik modal asing maupun dalam negeri yang memporak porandakan tatanan negara hanya untuk mengeruk kekayaan dan meraih kekuasaan. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi: Hampir Semua Negara Kaya Memulai dari Reformasi Agraria

Jokowi: Hampir Semua Negara Kaya Memulai dari Reformasi Agraria

Bisnis | Jum'at, 24 Februari 2017 | 13:37 WIB

Kekayaan 4 Orang Terkaya RI Setara 100 Juta Orang Termiskin

Kekayaan 4 Orang Terkaya RI Setara 100 Juta Orang Termiskin

Bisnis | Kamis, 23 Februari 2017 | 15:02 WIB

Ketimpangan Indonesia Terburuk Ke-6 di Dunia

Ketimpangan Indonesia Terburuk Ke-6 di Dunia

Bisnis | Kamis, 23 Februari 2017 | 13:31 WIB

Atasi Ketimpangan, Sri Mulyani Dorong Masyarakat Bayar Pajak

Atasi Ketimpangan, Sri Mulyani Dorong Masyarakat Bayar Pajak

Bisnis | Kamis, 23 Februari 2017 | 11:30 WIB

Jokowi Kritik Penguasaan Lahan Didominasi Korporasi

Jokowi Kritik Penguasaan Lahan Didominasi Korporasi

Bisnis | Selasa, 07 Februari 2017 | 18:08 WIB

Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Persulit Investor Migas

Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Persulit Investor Migas

Bisnis | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:32 WIB

Tahun Ini, Jokowi akan Keluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Tahun Ini, Jokowi akan Keluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Bisnis | Jum'at, 03 Februari 2017 | 08:02 WIB

Atasi Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Luncurkan 3 Kebijakan

Atasi Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Luncurkan 3 Kebijakan

Bisnis | Rabu, 01 Februari 2017 | 12:13 WIB

Cara Jokowi Atasi Ketimpangan Ekonomi

Cara Jokowi Atasi Ketimpangan Ekonomi

News | Selasa, 31 Januari 2017 | 16:24 WIB

Overpass Antapani Diberi Nama Jembatan Layang Pelangi

Overpass Antapani Diberi Nama Jembatan Layang Pelangi

Bisnis | Selasa, 24 Januari 2017 | 14:57 WIB

Terkini

Purbaya Mau Naikkan Anggaran Transfer ke Daerah hingga Rp 90 Triliun di 2027

Purbaya Mau Naikkan Anggaran Transfer ke Daerah hingga Rp 90 Triliun di 2027

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 13:26 WIB

IHSG Bangkit ke Level 6.000 di Sesi I, Saham TPIA dan TOWR Bersinar

IHSG Bangkit ke Level 6.000 di Sesi I, Saham TPIA dan TOWR Bersinar

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 12:44 WIB

Isu Kelangkaan Batu Bara Bikin Listrik Padam, Pengamat Soroti 'Pengusaha Nakal'

Isu Kelangkaan Batu Bara Bikin Listrik Padam, Pengamat Soroti 'Pengusaha Nakal'

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 12:37 WIB

Produk UMKM Lokal Bakal Diprioritaskan Muncul di Laman Marketplace, Begini Aturannya

Produk UMKM Lokal Bakal Diprioritaskan Muncul di Laman Marketplace, Begini Aturannya

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 12:28 WIB

Setujui Tenor KPR FLPP hingga 40 Tahun, Pemerintah Pertahankan Bunga Rumah Subsidi 5 Persen

Setujui Tenor KPR FLPP hingga 40 Tahun, Pemerintah Pertahankan Bunga Rumah Subsidi 5 Persen

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 12:05 WIB

HSBC Indonesia Nilai Akses Pembiayaan Modal Kerja Penting Buat UMKM

HSBC Indonesia Nilai Akses Pembiayaan Modal Kerja Penting Buat UMKM

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 11:36 WIB

Cara UMKM Agar Tidak Kena Potong Pajak e-Commerce saat Jualan Online

Cara UMKM Agar Tidak Kena Potong Pajak e-Commerce saat Jualan Online

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 11:28 WIB

Terbitkan Panda Bond, Purbaya: Bunga Utang China Lebih Murah Dibanding Amerika

Terbitkan Panda Bond, Purbaya: Bunga Utang China Lebih Murah Dibanding Amerika

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 11:27 WIB

Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail

Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 11:22 WIB

Purbaya Heran Lembaga Asing Terus Sorot Ekonomi RI, Bandingkan Nasib dengan AS-Eropa

Purbaya Heran Lembaga Asing Terus Sorot Ekonomi RI, Bandingkan Nasib dengan AS-Eropa

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 11:08 WIB