Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Kelola KEK Palu, Dua Perusahaan Ini Berinvestasi Rp7,2 Triliun

Adhitya Himawan, Dian Kusumo Hapsari

Kamis, 28 September 2017 | 09:44 WIB
Kelola KEK Palu, Dua Perusahaan Ini Berinvestasi Rp7,2 Triliun
Kawasan Industri Pulogadung di Jakarta Timur, Senin (18/7/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Nasional KEK dan didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, pada Rabu (27/9/2017). Turut hadir pada acara peresmian ini Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Wahyu Utomo, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, beberapa pejabat yang mewakili anggota Dewan Nasional KEK antara lain dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, BKPM, serta beberapa Bupati, Pejabat Daerah dan para pelaku usaha.

Dengan kegiatan industri utama yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia, KEK Palu diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut, dan rotan. Dalam rangka mewujudkan itu, PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Palu telah menjalin kerjasama dengan PT STM Tunggal Jaya. "Kedua perusahaan telah membentuk joint venture untuk membangun dan mengelola KEK Palu dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun," kata Darmin di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (27/9/2017).

Realisasi investasi di KEK Palau telah dilakukan oleh PT Hong Thai Internasional dengan membangun pabrik di bidang industri kimia dasar berbasis pengolahan getah pinus dengan nilai investasi sebesar Rp 13,74 miliar. Produksi yang dihasilkan dari pengolahan tersebut adalah minyak terpentin dan gumrosin, di mana minyak terpentin umumnya digunakan sebagai bahan baku farmasi, parfum, pelarut, resin dan polimer. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak terpentin terbesar kedua di dunia setelah Cina, sehingga pengembangan industri berbasis pengolahan getah pinus di KEK Palu diharapkan dapat mendorong optimalisasi produksi minyak terpentin dan produk derivatif lainnya di Indonesia.

PT Asbuton Jaya Abadi juga tengah membangun pabrik di bidang fraksi bahan bakar padat (asphalt) seperti LGA (Lawele Granular Asphalt) dan RMA (Ready Mix Asphalt) / CPHMA (Cold Paving HotMix Asphalt) dengan nilai investasi sebesar Rp 100 miliar. PT Asbuton Jaya Abadi memiliki target produksi 100.000 ton/tahun untuk LGA dan RMA yang mampu berkontribusi terhadap total kebutuhan aspal di Indonesia yang mencapai kisaran 1,2 juta ton/tahun. Perusahaan ini optimis produknya bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia, khususnya bagian timur karena sebagian produknya akan dipasarkan dalam bentuk kemasan.

Kedua perusahaan tersebut ditargetkan beroperasi akhir tahun 2017. Sedangkan PT Sofie Agro Industries ditargetkan akan melakukan ground breaking pada Oktober 2017 dan berencana untuk melakukan pengembangan industri kelapa beserta turunannya.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan berusaha di KEK Palu, Administrator hadir untuk memberikan pelayanan perizinan yang mudah, pasti dan transparan. Administrator merupakan bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk pada setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. Administrator memiliki peran untuk memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memproses permohonan perizinan, pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen. Dengan hadirnya Administrator, maka calon investor tidak perlu menjalankan proses yang berbelit karena Adminstrator telah diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari lembaga/instansi terkait untuk kemudahan proses perizinan, dan merupakan salah satu fasilitas dan kemudahan yang dapat ditawarkan di KEK.

"Dalam waktu 3 (tiga) jam, calon investor akan memperoleh 9 (sembilan) produk antara lain Izin Investasi, Akta Perusahaan dan Pengesahan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), Nomor Induk Kepabeanan (NIK) serta informasi lahan. Dengan Administrator beroperasi penuh dan pelayanan perizinan berjalan secara optimal, maka diharapkan iklim investasi dan realisasi investasi di KEK Palu dapat meningkat," tutup Darmin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kawasan Ekonomi Khusus Palu Akhirnya Resmi Beroperasi

Kawasan Ekonomi Khusus Palu Akhirnya Resmi Beroperasi

Bisnis | Kamis, 28 September 2017 | 09:38 WIB

DPR akan Bentuk Forum Demi Kawasan Ekonomi Khusus Arun

DPR akan Bentuk Forum Demi Kawasan Ekonomi Khusus Arun

Bisnis | Sabtu, 09 September 2017 | 05:19 WIB

BPJS Minati Saham Freeport, Darmin: "Bagus Sekali..."

BPJS Minati Saham Freeport, Darmin: "Bagus Sekali..."

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 23:34 WIB

Ambil Alih Freeport, Darmin Pastikan Swasta Tidak Terlibat

Ambil Alih Freeport, Darmin Pastikan Swasta Tidak Terlibat

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 23:17 WIB

Kenaikan Dana Parpol Nyaris 10 Kali Lipat, Ini Komentar Darmin

Kenaikan Dana Parpol Nyaris 10 Kali Lipat, Ini Komentar Darmin

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 23:00 WIB

Pemerintah Lewat Kemen LHK Luncurkan SIPHPL, Apa Itu?

Pemerintah Lewat Kemen LHK Luncurkan SIPHPL, Apa Itu?

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 22:45 WIB

Kemenko Perekonomian Luncurkan Infografik Ekonomi RI 1945-2017

Kemenko Perekonomian Luncurkan Infografik Ekonomi RI 1945-2017

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 20:27 WIB

Besok Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

Besok Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 14:47 WIB

Penurunan Bunga Kredit, Menko Darmin: Tergantung Nyali BI

Penurunan Bunga Kredit, Menko Darmin: Tergantung Nyali BI

Bisnis | Senin, 14 Agustus 2017 | 14:51 WIB

Darmin Bantah Perekonomian Indonesia Melambat

Darmin Bantah Perekonomian Indonesia Melambat

Bisnis | Senin, 14 Agustus 2017 | 13:52 WIB

Terkini

AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90

AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 23:00 WIB

Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?

Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 21:17 WIB

Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 20:48 WIB

Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban

Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 20:38 WIB

Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai

Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 20:15 WIB

Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia

Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 19:05 WIB

Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?

Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 17:55 WIB

Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah

Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 17:44 WIB

Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank

Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 16:20 WIB

Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak

Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak

Bisnis | Kamis, 28 Mei 2026 | 16:19 WIB