Selama 4 Tahun, Negara Alokasikan Dana Desa Rp 187 Triliun

Suara.com - Sukses pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat pengakuan dunia internasional. Kebijakan yang konon sebagai pertama kali di dunia ini telah menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Karena itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, didapuk untuk menjadi pembicara di Konferensi Internasional dengan tema ‘Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities’ yang diselenggarakan International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia, Rabu (2/5/2018).

“Kami telah memasuki era baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dana desa. Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp 187 triliun untuk disalurkan ke desa,” kata Eko dalam konferensi internasional tersebut.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, lanjut Eko, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan. Di hadapan para peserta IFAD yang hadir dari berbagai negara ini, Eko menceritakan bagaimana kehidupan pertanian di Indonesia yang berada di kawasan pedesaan.

Menurut Eko, percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis. “Pembangunan pedesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 82 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” sambungnya.

Hingga tahun 2017 lalu, ungkap Eko, dana desa yang disalurkan ke lebih dari 74 ribu desa telah berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi. Selain itu, dana desa telah digunakan di antaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.

“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” ujar Eko.

Saat ini Kemendes memiliki empat program prioritas dalam mendorong pembangunan di desa, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, dan yang terakhir adalah sarana olahraga.

Eko memaparkan, kebijakan dana desa telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada April 2018 lalu, gini ratio atau indeks gini di desa yakni 0,32, di kota 0,4, dan secara nasional 0,39. “Hal tersebut menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia,” paparnya.

Konferensi yang digelar oleh IFAD tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan. Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik.

Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat tinggi dari berbagai donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan. Selain itu, turut hadir perwakilan dari organisasi pembangunan bilateral dan multilateral, organisasi kemanusiaan, akademisi internasional, serta pusat penelitian.