Suara.com - Pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia. Hanya saja, dampak pembangunan itu sampai saat ini dinilai belum dirasakan oleh masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengatakan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah tersebut memang belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Hal tersebut menurutnya lantaran pembangunan khususnya untuk proyek strategis nasional (PSN) dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pembangunan infrastruktur untuk siapa? (Itu) Kepada perusahaan-perusahaan besar, termasuk BUMN-BUMN. Kita panggil itu program PSN dikuasai oleh BUMN," kata Francis di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Makanya menurut Francis, tak heran jika dampak pembangunan ini tidak bisa dirasakan oleh perusahaan swasta. Pasalnya seluruh proyek digarap oleh BUMN.
Memang, lanjut Francis lagi, perusahaan swasta juga mendapat bagian dari proyek tersebut, namun hanya dengan menjadi sub kontraktor (subkon) dengan pembayaran kontrak yang juga kerap terkendala.
"Para pengusaha-pengusaha kita mengeluh semua. Memang (jadi) subkon-subkon, tapi pembayarannya susah," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Francis berharap agar seluruh pembangunan infrastruktur tidak lagi dikuasai oleh BUMN. Peran swasta menurutnya harus lebih dilibatkan, agar pembangunan infrastruktur bisa menjadi lebih cepat.
"Agar bisa cepat dirasakan oleh rakyat juga," tandasnya.
TERPOPULER
