Suara.com - Pada tanggal 8-14 Oktober 2018, Indonesia bakal menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB).Kedua ajang ini merupakan peristiwa ekonomi dan keuangan terbesar di dunia.
Menurut Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Panitia Pelaksana berdasarkan Keppres no 11 tahun 2017 semua persiapan sudah 70 persen selesai. “Mencakup infrastruktur, IT, hotel, transportasi, imigrasi sudah beres. Sudah in place. Bahkan bisa dibilang 80 persen most likely siap,"ujar Menko Luhut saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Menurut Menko Luhut, dari Spring Meeting IMF-WB di Washington DC bulan lalu, pemerintah memperkirakan ada sekitar 17.500 delegasi yang berasal dari 189 negara bakal hadir untuk mengikuti pertemuan tahunan IMF-WB di Bali Bulan Oktober mendatang. Para delegasi tersebut merupakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia. Selain itu Menko juga mendapatkan informasi para delegasi akan membawa keluarga dan kerabatnya ke Indonesia,“Kemarin saya di Washington itu kaget-kaget ditunjukkan dari Saudi Arabia itu sudah booking 1000 pax ,” bebernya.
Selama kurun waktu seminggu itu, akan ada 2000-3000 pertemuan yang diselenggarakan secara bersamaan. Dan, rencananya, pejabat IMF-WB pertengahan September akan berkantor di Bali. Karenanya, pemerintah telah mempersiapkan 650 ruangan untuk persiapan ruang kantor dan ruang pertemuan. Terkait anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penyelenggaraan acara ini, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Susiwijono mengungkapkan detilnya.
Menurutnya, anggaran untuk pelaksanaan pertemuan IMF-WB telah ditetapkan dengan skema tahun jamak (multi years), yakni tahun anggaran 2017-2018. “Secara umum, pagu anggaran di Bulan Maret 2017 adalah Rp 45,4 Miliar. Tahun 2018 kita alokasikan RP 810,1 miliar sehingga pagu yang kita tetapkan untuk tahun 2017-2018 adalah Rp 855,5 miliar,” ujarnya saat mendampingi Menko Maritim Luhut Pandjaitan memberikan keterangan kepada media.
Namun kendati pemerintah telah mengalokasikan Rp 45,5 miliar pada tahun 2017, kenyataannya, nilai kontrak dan realisasinya itu sebesar Rp 10,4 Miliar. Lalu, pada tahun 2018, pagu anggaran adalah Rp 810,1 miliar, tetapi nilai kontraknya Rp 556 miliar. “Angka ini bisa jadi berubah karena diskusi antara tim panitia nasional pelaksanaan pertemuan IMF-WB dan tim sekretariat IMF-WB masih berlangsung,” ujar Susi, panggilan akrab Susiwijono.
Perubahan anggaran mungkin terjadi karena beberapa hal, misalnya tentang transportasi atau ruang pertemuan untuk delegasi pertemuan. “ Pembiayaan sangat dinamis. Namun kami tetap berpegangan pada Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, dan kami akan mempergunakannya dengan efisien,” tegasnya.
Menurut Susi, anggaran tersebut adalah anggaran dari Kemenkeu yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. “Kami berbagi dengan BI, kalau mereka akan membiayai hotel, venue dan office,” jelasnya. Terkait biaya yang berhubungan dengan kebutuhan peserta, Susi menyatakan sebagian besar akan kembali ke pemerintah. “Misalnya hotel, peserta bayar sendiri, kita hanya bayar untuk blocking hotel. Lalu kantor, kami menyediakan 650 kantor di Nusa Dua. Itu kita sewakan ke mereka, mereka bayar ke kita dan uangnya masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” sambungnya.
Senada, Menko Luhut meyakinkan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan untuk membiayai keperluan peserta pertemuan. “Jadi kalau ada yang bilang kita hambur-hambur uang, saya penanggung jawab. Nah, suruh ngomong ke saya, supaya clear, saya bertanggung jawab, not any single penny (tidak ada satu rupiahpun) yang lari ke peserta,” tegasnya.
Justru, pertemuan tersebut, menurutnya adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata. “Sekarang apa yang kita dapat? Yang kita dapat itu promosi Indonesia yang luar biasa ada 189 negara yang datang, dan 17.500 peserta plus pengikut-pengikutnya jumlahnya kita belum tahu. Nah mereka itu semua orang kaya, jadi dari semua itu kita siapkan lagi tourist destination tadi,” urai Menko Luhut.
Lebih jauh, Menko menyebutkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan Banyuwangi, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Borobudur dan Raja Ampat untuk ditawarkan. “Lapangan terbang kita siapkan di Banyuwangi sekaligus mempersiapkan destinasi wisata. Jadi kalau kami investasi, ada uang keluar, ada yang bilang duit berlebihan keluar, saya jelaskan kita malah beruntung, dengan uang anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank tadi, kami manfaatkan sekalian untuk destinasi wisata,"tegasnya.
Di Labuan Bajopun, pemerintah sudah memperbaiki infrastruktur pelabuhan udara, jalan raya, lampu penerang jalan, suplai air hingga sistem pengolahan sampah. Pemerintah juga telah melakukan capacity building kepada masyarakat dan pelaku pariwisata di daerah destinasi turis sehingga daerah mendapatkan manfaat dan pemasukan kas daerah dari penyelenggaraan IMF-WB.
TERPOPULER
