Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 di Grand Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019). Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019 itu mengusung tema 'Penguatan BUMD Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik'.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan tujuan digelarnya rakornas tersebut yakni untuk meningkatkan pengelolaan BUMD dan membicarakan terkait masalah hingga solusinya. Adapun, kata Agus, rakornas itu sendiri diikuti oleh 3.000 peserta yang terdiri dari unsur pejabat daerah hingga Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Peserta 3.000 orang, pejabata provinsi, kabupaten/kota, Dewan Pengawas Direksi BUMD," kata Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan dengan digelarnya Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019 diharapkan dapat mengupayakan langkah-langkah kedepan dalam memajukan BUMD. Sebab, kata Hadi, kekinian keuntungan daripada BUMD belum cukup memuaskan.
"Kita harus tinggalkan pola lama, yang seluruh BUMD di Indonesia ini ada 1097, kalau kita lihat aset itu Rp 340.118 triliun, tapi labanya baru mencapai Rp 10 triliun," tutur Hadi.
Hadi menilai kekinian perlu adanya penataan BUMD kembali agar dapat menjadi sumber aset pendapatan daerah. Salah satunya, yakni terkait sistem perekrutan sumber daya manusia yang harus berdasar atas kompetensi.
"Kita tinggalkan pola lama perekrutan SDM berdasar kedekatan. Kemudian tentu dalam usaha harus dilakukan secara profesional, tentu mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip good governance," tandasnya.
Untuk diketahui dalam acara tersebut turut hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Teguh Sepangkat. Keduanya hadir sebagai pemateri.
TERPOPULER
