REGIONAL:
Suara.com - Sebentar lagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK) berakhir. Banyak catatan merah yang perlu diperbaiki di masa mendatang.
Piter Redjalam Abdullah Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) mengatakan, sebetulnya era Jokowi dengan maraknya pembangunan infrastruktur menjadi katalis positif bagi dirinya, karena berani melakukan terobosan besar dalam hal pembangunan, tapi sayangnya pembangunan infrastruktur tersebut dirasa kurang optimal.
"Tapi sayangnya kebijakan infrastruktur ini kurang dirancang tidak didesain dari awal itu bagaimana pemanfaatannya sehingga hasilnya kurang maksimal. Itu saja yang kurang," kata Piter di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019) kemarin.
Namun kalau dibilang gagal, Piter menolaknya lantaran ada juga keberhasilan yang di dapat, hanya ada beberapa program Jokowi yang dinilai kurang optimal.
"Kalau gagal, gagal menurut saya tidak punya catatan kegagalan dari pak Jokowi, tapi kalau kurang optimal saya masih melihat banyak," katanya.
"Masih banyak sekali yang kurang optimal karena sekali lagi memang tidak bisa melakukan semuanya. Pak Jokowi pikiran dari awalnya membangun infrastruktur akan beres semua tapi tidak. Kita berharap dia belajar dari situ," tambah Piter.
Kedepannya kata dia, pembangunan ekonomi Indonesia tidak harus bertumpu pada satu sektor tapi harus dikembangkan secara komprehensif sebagai bentuk strategi yang utuh dan saling terikat.
"Tujuan kita mau kemana, mana saja yang kita mau kembangkan," katanya.
Piter mencontohkan, salah satu sektor ekonomi yang ditinggalkan adalah sektor industri, dimana di era Jokowi-JK sektor ini kurang sekali mendapatkan perhatian.
"Salah satu yang ditinggalkan itu adalah industri. Di zaman pak Jokowi juga industri turun, tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunan itu sudah berlangusng sekitar 11 tahun lalu kontribusi dari industri turun, sayangnya pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan itu petumbuhan industri sekarang bahkan di bawah 5 persen seharusnya di negara-negara lain lebih dari 20 persen ini yang disayangkan," katanya.
TERPOPULER