Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut krisis moneter tahun 1998 itu sangat berdampak hingga saat ini. Krisis itu, kata dia, membuat Indonesia kurang mampu untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Bahkan, lanjut Darmin, krisis tersebut membuat Infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara lain.
"Kalau kita lihat posisi di kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur kita benar-benar tertinggal," ujar Darmin dalam sebuah seminar di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Dengan alasan itu, tutur Darmin, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla langsung memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam programnya.
Bahkan, Jokowi rela menurunkan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memprioritas pembangunan infrastruktur.
"Kemudian gunakan dana yang diperoleh dari kenaikan itu (BBM) untuk infrastruktur di samping untuk pendidikan dan bansos untuk masyarakat," jelas dia.
Saat ini, ungkap Darmin, terdapat 223 proyek strategis nasional dan 3 program dengan total investasi Rp 4.183 triliun, pada 15 sektor. Proyek itu tak hanya dibiayai oleh pemerintah, tapi swasta ikut berperan dalam pembiayaan proyek itu.
"Tentu infrastruktur kecil dalam skala daerah itu pasti APBN tapi infrastruktur strategis itu kalau anda lihat pembiayaannya mayoritas oleh swasta. Kemudian oleh BUMN baru yang ketiga APBN," pungkas dia.
Baca Juga: Di Depan Mahasiswa, Menteri PU : Bangun Infrastruktur Jadi Pilihan Logis
