Pupuk Subsidi Langka, Petani Bojonegoro Teriak Pupuk NonSubsidi Makin Mahal

Iwan Supriyatna
Pupuk Subsidi Langka, Petani Bojonegoro Teriak Pupuk NonSubsidi Makin Mahal
Ilustrasi. Sejumlah pekerja melakukan pengantongan pupuk urea di gedung produksi dan pengantongan pupuk urea. (Foto: Antara/Rahmad)

Pada 2020 jumlah kuota pupuk subsidi yang disalurkan hanya 83 ton dari sebelumnya pada 2019 sebesar 180 ton.

Suara.com - Kuota pendistribusian pupuk subsidi ke petani yang ada di Bojonegoro makin mengalami penurunan. Pada 2020 jumlah kuota pupuk subsidi yang disalurkan hanya 83 ton dari sebelumnya pada 2019 sebesar 180 ton.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengaku kaget dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk subsidi tersebut. 

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengungkapkan, data penurunan distribusi pupuk subsidi itu didapat saat melakukan rapat dengan seluruh distributor pupuk dan petrokimia membahas tentang evaluasi penyaluran pupuk di tahun 2019 dan persiapan musim tanam 2020.

“Dengan jumlah segitu (83 ton) kemungkinan pada bulan April – Mei sudah habis. Karena musim tanam yang membutuhkan banyak pupuk subsidi sekarang ini, kecuali daerah yang panen tiga kali,” ujar Sally, Jumat (17/1/2020).

Sally mengungkapkan, dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk subsidi itu dinilai tidak rasional. Apalagi, menurut 10 distributor yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, alokasi pupuk di tahun 2019 terserap 100 persen. Kecuali pupuk petroganik yang masih rendah peminatnya.

“Kita belum tahu posisinya kenapa mengalami penurunan cukup besar, sedangkan dari versi Petrokimia memang dari pemerintah hanya dijatah segitu,” ungkapnya.

Sehingga, dia khawatir jika tidak segera mengajukan tambahan distribusi pupuk subsidi, maka jumlah tersebut tidak mencukupi kuota kebutuhan petani sesuai yang diajukan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

“Sekarang kami menunggu hasil pendataan riil dari Dinas Pertanian. Maksimal pada Februari awal Komisi B juga akan ke Kementerian Pertanian atau ke komisi 4 DPR RI untuk mengajukan kuota resmi tambahan alokasinya,” jelasnya.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga akan melakukan pengawasan terkait adanya indikasi penyaluran pupuk yang tidak sampai pada tangan petani, serta distribusi yang dilakukan distributor hingga ke luar daerah operasi.

“Indikasi kasuistik ini yang juga kita lakukan pengawasan,” tegasnya.

Sementara Kepala Seksi Pupuk dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Tatik Kasiati mengatakan penurunan kuota pupuk subsidi itu sudah sesuai dengan elektronik-RDKK. Jumlah petani yang terdaftar ada 192.663 orang, dengan luasan tanam seluar 361.009 hektare.

“Untuk pengajuan jenis pupuk tahun ini memang semua mengalami penurunan dibanding tahun kemarin,” ujarnya.

Menurut Tatik, usulan pupuk petroganik tahun paling banyak. Alasannya, karena sebenarnya untuk rekomendasi pemupukan organik lima kwintal perhektare. Takaran itu sesuai rekomendasi pemupukan berimbang. Tetapi penyerapannya masih sangat sedikit.

“Paling banyak serapannya, hampir sama antara pupuk Urea, ZA, SP, dan NPK. Hampir mencapai 100 persen,” jelasnya.

Sedangkan, realisasi pupuk petroganik hanya 75 persen, atau 29.500 ton dari jumlah RDKK yang diajukan sebanyak 148.000 ton. Sedangkan pupuk Urea realisasinya sebesar 98,17 persen, atau sebesar 63.347 ton. Pupuk ZA realisasi sebesar 98,75 persen atau sebesar 22.504 ton. Untuk serapan pupuk SP sebesar 99,5 persen, atau 14.210 ton, pupuk NPK sebesar 99,76 persen atau 37.239 ton.

Berita ini sebelumnya dimuat Beritajatim.com jaringan Suara.com dengan judul "Kuota Pupuk Bersubsidi di Bojonegoro Hanya Dijatah 83 Ton"

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS