Suara.com - Untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman stok pupuk kepada petani, Kementerian Pertanian (Kementan) akan membuka Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pada 20 - 25 setiap bulan, untuk menginput data yang belum tertampung. Kementan memastikan kembali bahwa stok pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 cukup dan tidak ada kelangkaan.
Petani tidak dilayani oleh kios akibat tidak terdaftar dalam e-RDKK terlambat mendapatkan stok pupuk. Hal ini terjadi akibat keterlambatan pemerintah daerah dalam menginput data kebutuhan pupuk melalui e-RDKK.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan, dengan membuka e-RDKK pada 20 - 25 setiap bulan, maka pihaknya akan melakukan kami rekap sebagai tambahan kuota kepada daerah yang bersangkutan. Hal ini dikemukakannya di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Dalam pelaksanaannya, apabila ada ketimpangan dalam alokasi pupuk di suatu wilayah, maka dapat dilakukan pergeseran antar desa atau kecamatan oleh kepala dinas pertanian kabupaten atau kota.
"Atau terdapat pergeseran antar kabupaten, ditetapkan oleh kepala dinas pertanian provinsi, dan apabila terdapat pergeseran kuota antar provinsi, maka akan ditetapkan oleh Dirjen PSP, atas nama Menteri Pertanian," jelasnya.
Sarwo menambahkan, sesuai aturan Permentan No. 01 tahun b 2020, e-RDKK berbasis NIK, mendapat subsidi tidak lebih dari 2 hektare per petani per musim tanam dan petani tersebut masuk dalam kelompok tani. Apabila ditemukan kelangkaan pupuk pada petani dan kelompok tani di suatu desa, maka segera laporkan kepada penyuluh setempat atau kepada dinas pertanian setempat.
"Atau hubungi kami di nomor HP 081224281914 Kasubdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida, atas nama Endah, untuk segera kami tindak lanjuti, secepat mungkin," tambah Sarwo.
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi yang akan disalurkan pada 2020 adalah 7.949.303 ton, realisasi hingga 14 Februari 2020 baru 1.430.875 ton atau 17,98 persen.
"Berdasarkan data tersebut, stok pupuk bersubsidi yang ada masih sangat aman," paparnya.
Ia mencontohkan, Sumatera Utara, yang mengajukan pupuk 228,337 ton, realisasinya baru 5,668 ton atau baru 2.48 persen. Hal serupa terjadi di Bangka Belitung, yang mana dari 101,572 ton yang diajukan, realisasi penyalurannya baru 2,084 ton atau baru 2.05 persen.
Hingga Februari, daerah yang realisasi penyerapan tertinggi adalah Jawa Barat. Dari 578,809 ton yang diajukan, penyalurannya mencapai 159,109 ton atau 27.49 persen, yang diikuti Kalimantan Timur dengan 18,522 ton yang direncanakan, realisasinya 3,909 ton atau 21.10 persen.
TERPOPULER
