Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah bersikap plin-plan alias tidak tegas dalam membuat kebijakan terkait larangan mudik Lebaran. Larangan itu diberikan lantaran wabah virus corona.
Sejauh ini larangan tersebut sifatnya masih imbauan dan belum ada penegasan lebih lanjut oleh pemerintah.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam konferensi video mengatakan ketidaktegasan itu terjadi akibat kewenangan untuk mudik tahun ini berada di dua kementerian lembaga. Dua kementerian itu adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurutnya keduanya memiliki kepentingan berbeda, apalagi setelah Menko Luhut Binsar Panjaitan memegang dua kendali di atas kementerian tersebut.
"Tapi ini kan kuasa Kemenhub jauh lebih kecil dibanding Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik kemaritiman investasi yang saya kira ideologinya ekonomi bukan perlindungan kepada masyarakat," kata dia seperti ditulis Senin (13/4/2020).
Tulus menyebut dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, semua pihak sepakat meminta pemerintah untuk melarang mudik tahun ini. Namun berbagai masukan itu tak diindakan melihat kondisi perekonomian daerah akan tersendat jika mudik dilarang.
"Beberapa waktu lalu saya di undang kementerian maritim, hampir semua meminta pemerintah tegas melarang mudik, karena risikonya sangat besar," kata dia.
Tulus menambahkan pertimbangan pemerintah untuk tetap bersikukuh melaksanakan mudik tahun ini lantaran banyak nilai manfaatnya. Salah satunya membawa nilai ekonomi ke daerah.
"Kalau tidak mudik dikhawatirkan tidak ada lompatan ekonomi ke daerah," tandas dia.
Baca Juga: Jakarta PSBB Corona, IHSG Dibuka Loyo dan Letoy di Awal Pekan
Tulus pun meminta kebijakan pemerintah saat ini tidak didasarkan pada kajian ekonomi jangka pendek semata. Namun juga mempertimbangkan kajian-kajian dari ahli medis untuk menekan penyebaran wabah virus corona.
