Kontribusi Pertanian ke Penerimaan Pajak Sangat Kecil

Pebriansyah Ariefana, Mohammad Fadil Djailani

Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:54 WIB
Kontribusi Pertanian ke Penerimaan Pajak Sangat Kecil
Pekerja memindahkan bayam hijau ke media tanam paralon di kebun hidroponik Serua Farm, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan kontribusi sektor pertanian sangat besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, rata-rata sebesar 13 persen. Namun, kontribusi pajak sektor pertanian relatif sangat kecil.

Oleh karena itu, untuk asas keadilan, diperlukan proporsi yang seimbang untuk kontribusi pajaknya.

"Kontribusi sektor pertanian sangat besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, rata-rata sebesar 13 persen. (Namun) sektor pertanian relatif sangat kecil pada kontribusi pajak. Dalam konteks beban penerimaan pajak, kita ingin ada proporsionality. Bahwa ada sektor yang menghasilkan besar, harusnya juga menghasilkan kontribusi pajak yang sebanding," jelasnya pada Media briefing virtual tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Produk Pertanian Tertentu pada Kamis, (6/8/2020).

Oleh karena itu, pemerintah ingin memberi kepastian hukum dengan PMK 89/PMK.010/2020 karena dahulu PPN sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas gugatan KADIN terkait Tandan Buah Segar (putusan MA 70 P/HUM/2013, kemudian PP 81/2015 yang mengganti PP 31 Tahun 2007 terkait bidang peternakan dan perikanan tetap diberikan PPN dibebaskan, serta PP 12 Tahun 2001 terkait PPN Dibebaskan di bidang usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan, penangkapan, penangkaran, perikanan baik penangkapan maupun budidaya.

"Ketidakpastian hukum yang ingin kita address dengan mengeluarkan PMK 89. Bagaimana kita mau memberikan kepastian hukum yang jelas supaya pelaku bisnisnya atau pelaku usahanya yang masuk kategori Wajib Pajaknya petani besar, yang memiliki omzet Rp4,8 miliar ke atas pertahun, bukan petani kecil," jelasnya.

Sekarang, dengan PMK 89/PMK.010/2020 produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan terutang PPN.

Kemudian tidak dapat diberikan lagi fasilitas pembebasan PPN akibat dibatalkan MA, dan mekanisme DPP nilai lain dikenai PPN dengan tarif efektif 1 persen.

Adapun Barang Hasil Pertanian yang termasuk dalam lingkup aturan PMK 89 adalah produk pertanian seperti holtikultura yang terdiri dari buah-buahan (non Barang kena Pajak (BKP), kebutuhan pokok) sayur-sayuran (non BKP, kebutuhan pokok), tanaman hias dan obat (BKP), tanaman pangan (non BKP, kebutuhan pokok) seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, beras dan gabah.

Kemudian produk perkebunan seperti kakao, kopi, aren, jambu mete, lada, pala, cengkeh, karet, teh, tembakau, tebu, kapas, kapuk, kayu manis, kina, vanili, nilam, jarak pagar, sereh, atsiri, kelapa, tanaman perkebunan dan sejenisnya (produk perkebunan semua BKP).

Selanjutnya, produk kehutanan dalam dua kategori yaitu Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

baca juga

Hasil Hutan Kayu seperti Kayu Bulat besar/kecil, Kayu Bulat Sawut, kayu Bulat Karet, Kayu Bulat kering.

Untuk Hasil Hutan Bukan Kayu seperti Rotan Asalan, rotan bundar WS, Gubal Gaharu dan Kamedangan, Kopal damar, Biji Kemiri kering/daging biji kering, biji Tengkawang (Hasil Hutan semuanya BKP).

Petani diberikan pilihan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain. DPP Nilai Lain merupakan dasar pengenaan PPN yang ditetapkan Menteri Keuangan dan ditujukan untuk transaksi/penyerahan tertentu.

Jika biasanya PPN dihitung 10 persen dari harga jual, dengan mekanisme NILAI LAIN, DPP-nya hanya sebesar 1 persen dari harga jualnya. Jadi, kalau dihitung, tarif efektif PPN yang dibayar hanya sebesar 1 persen.

"Kemudahan PMK ini, petani diberikan pilihan untuk menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain, petani hanya mengadministrasikan PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1 persen dari harga jual. Intinya PPN yang dipungut dan disetor efektifnya adalah 1 persen dari harga jual. Untuk penyerahan ke Badan Usaha Industri, PPN dipungut dan disetorkan oleh badan usaha industri tersebut sehingga petani tidak perlu memungut dan menyetor PPN," pungkasnya.

Ia juga menekankan bahwa aturan ini tidak berhubungan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

News | Jum'at, 20 November 2026 | 17:53 WIB

Traktor Bantuan Kementan Dijual Rp120 Juta, Dua Terduga Pelaku Diamankan

Traktor Bantuan Kementan Dijual Rp120 Juta, Dua Terduga Pelaku Diamankan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:34 WIB

Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:20 WIB

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:12 WIB

Musim Hujan Datang, Produksi Bibit Hortikultura Mulai Digenjot

Musim Hujan Datang, Produksi Bibit Hortikultura Mulai Digenjot

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 10:00 WIB

Harga Cabai Rawit Kian Pedas, Kini Tembus Rp151.000 Per Kilogram

Harga Cabai Rawit Kian Pedas, Kini Tembus Rp151.000 Per Kilogram

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 14:15 WIB

Mangkir Dua Kali, Firli Bahuri Belum Juga Diperiksa dalam Kasus Pemerasan SYL

Mangkir Dua Kali, Firli Bahuri Belum Juga Diperiksa dalam Kasus Pemerasan SYL

News | Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB

Pemerintah Kejar Target Perlindungan 87 Persen Lahan Baku Sawah Nasional

Pemerintah Kejar Target Perlindungan 87 Persen Lahan Baku Sawah Nasional

Foto | Minggu, 15 November 2026 | 06:00 WIB

Petrokimia Gresik Sulap Emisi Pabrik Jadi Produk Bernilai Ekonomi, Ini Hasilnya

Petrokimia Gresik Sulap Emisi Pabrik Jadi Produk Bernilai Ekonomi, Ini Hasilnya

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 10:47 WIB

Suahasil Pamer Ekonomi Indonesia di Q3 2026 Lebih Baik dari Singapura-Malaysia dkk

Suahasil Pamer Ekonomi Indonesia di Q3 2026 Lebih Baik dari Singapura-Malaysia dkk

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 15:43 WIB

Terkini

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 23:49 WIB

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

News | Minggu, 22 November 2026 | 23:11 WIB

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 22:45 WIB

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 22:14 WIB

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 21:55 WIB

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:26 WIB

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:21 WIB

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:17 WIB

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 21:13 WIB

×