Infografis
"Secara teori masuk ke arena resesi kalau pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut semakin turun. Tapi kalau ada perbaikan dari -5,3% ke angka lebih rendah, itu technically (secara teknis) bukan resesi," katanya.
Jika dilihat dari narasi Airlangga, tentu berbeda dengan Sri Mulyani yang tampak lebih pesimistis terhadap perekonomian nasional sampai akhir tahun ini.
Menkeu melihat berbagai kegiatan ekonomi di bulan Juli mulai menunjukan tren positif. Untuk itu, menjaga momentum tren tersebut sangatlah penting dengan berbagai instrumen kebijakan pemerintah pada saat ini.
“Kita melihat pembalikan arah ekonomi menuju positif masih sangat dini dan masih sangat kaku. Walaupun kegiatan mobilitas masyarakat mulai meningkat dibandingkan bulan April dan Mei, namun mobilitas itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam konsumsi maupun investasi," ujar Menkeu dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia yang ditulis Minggu.
Menkeu pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 mendekati 0%. Meski indikator recovery pada bulan Juli masih dini dan rapuh, Menkeu yakin akselerasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada bulan Agustus dapat menopang konsumsi dan investasi.
“Kalau seandainya kontraksi investasi bisa lebih diturunkan, lebih kecil dalam hal ini mendekati 0 dan konsumsi juga bisa mendekati zona netral yaitu 0, maka kita bisa berharap kuartal ketiga mendekati ke 0 persen," kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2020 banyak dialokasikan untuk mendorong baik sisi demand, yakni konsumsi dan investasi maupun sisi supply untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia. Semua instrumen, kata Menkeu, telah dikerahkan mulai dari insentif pajak hingga penempatan dana di perbankan.
“Kita dengan langkah-langkah itu berharap daya tahan ekonomi Indonesia cukup tetap terjaga walaupun tekanannya berlangsung terus karena Covidnya belum hilang. Kombinasi berbagai stimulus kita coba untuk bisa memberikan daya tahan," jelas Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan strategi pembiayaan dalam menutup defisit APBN yang melebar, salah satunya adalah burden sharing dengan Bank Indonesia. Selain menjadi menjadi standby buyer dalam pasar keuangan, Bank Indonesia (BI) juga melakukan private placement langsung kepada pemerintah dengan suku bunga ditanggung BI.
Baca Juga: Luhut: Pejabat Jangan Cuma Bicara Saja, Ayo Beli Produk Indonesia
“Ini adalah mekanisme yang kita sebut extraordinary dan kita sudah sampaikan ini hanya dilakukan di tahun 2020. Kami ingin juga mengatakan bahwa seluruh upaya ini tidak mengorbankan disiplin fiskal dan moneter," papar Menkeu.
