Tahun Depan, Pemerintah Beri Bansos Tiap Bulan untuk Perangi Stunting

Suara.com - Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi stunting, tahun depan, pemerintah akan menyalurkan program bantuan sosial (bansos), salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan. Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, dalam “Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan”, di Hotel Ebony Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Tahun depan, PKH digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk penyaluran bantuan pada triwulan pertama diberikan secara per bulan," ujarnya, didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin, Kalsel, Jumat (4/12/2020).

Menurut Juliari, PKH juga akan digunakan untuk menanggulangi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak bayi berusia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, sehingga kondisi anak terlalu pendek untuk seusianya.

“Salah satu cara stunting mencegah dengan memberikan asupan gizi dan nutrisi pada masa kehamilan. Tugas pendamping PKH harus intes memberikan pemahaman kepada KPM di sesi P2K2, ” ujar Juliari.

PKH juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Tuberculosis (TBC), dengan memberikan tambahan komponen kesehatan berupa bantuan bagi keluarga yang memiliki anggotanya penyandang TBC.

“Kami sangat mendukung pemerintah menanggulangi TBC, dengan memberikan bantuan yang diberikan sebesar Rp 3 juta per tahun," tambahnya.

Untuk mempercepat graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pendamping diminta menyusun rencana dan jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan, serta penguatan sosial ekonomi.

Pendamping PKH juga diminta memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang oleh KPM, tak boleh dikolektif baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apapun.

“Kebijakan ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai yang seharusnya diterima oleh KPM PKH tapi disalahgunakan pihak lain, ” tandasnya.

Juliari mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk melindungi KPM dari lilitan utang.

“Ini penting menutup rapat akses KPM terhadap bank keliling, bank emok maupun pinjaman ilegal yang menjerat kehidupan mereka," tandasnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja PKH dalam memantau penyaluran bantuan beras selama ini.

“Kami berikan penghargaan kepada pendamping yang telah bekerja dan memantau penyaluran bantuan beras, dan turut belasungkawa atas gugurnya salah seorang pendamping saat bertugas di Papua dan Jawa Tengah, ” ungkap Juliari.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahkan bantuan sosial berupa 13.619 paket sembako senilai Rp 2.723.800.000 melalui 28 yayasan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin; Bupati Tanah Bumbu diwakili oleh Plt Asisten Administrasi Umum, Ir. H. Ridwan; Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili; staf ahli Mensos bidang perubahan dan dinamika sosial, Adhi Karyono; Pejabat Eselon I dan II Kemensos; Kedinsos Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Siti Nuriyani; serta Plt. Sekretaris Dinsos Kabupaten Tanah Bumbu, Agus Salim.