alexametrics

Tahun Depan, Pemerintah Beri Bansos Tiap Bulan untuk Perangi Stunting

Fabiola Febrinastri
Tahun Depan, Pemerintah Beri Bansos Tiap Bulan untuk Perangi Stunting
Mensos, Juliari Batubara, dalam sebuah acara. (Dok : Kemensos)

Kemensos memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja PKH.

Suara.com - Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi stunting, tahun depan, pemerintah akan menyalurkan program bantuan sosial (bansos), salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan. Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, dalam “Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan”, di Hotel Ebony Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Tahun depan, PKH digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk penyaluran bantuan pada triwulan pertama diberikan secara per bulan," ujarnya, didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin, Kalsel, Jumat (4/12/2020).

Menurut Juliari, PKH juga akan digunakan untuk menanggulangi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak bayi berusia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, sehingga kondisi anak terlalu pendek untuk seusianya.

“Salah satu cara stunting mencegah dengan memberikan asupan gizi dan nutrisi pada masa kehamilan. Tugas pendamping PKH harus intes memberikan pemahaman kepada KPM di sesi P2K2, ” ujar Juliari.

Baca Juga: Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Merapi

PKH juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Tuberculosis (TBC), dengan memberikan tambahan komponen kesehatan berupa bantuan bagi keluarga yang memiliki anggotanya penyandang TBC.

“Kami sangat mendukung pemerintah menanggulangi TBC, dengan memberikan bantuan yang diberikan sebesar Rp 3 juta per tahun," tambahnya.

Untuk mempercepat graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pendamping diminta menyusun rencana dan jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan, serta penguatan sosial ekonomi.

Pendamping PKH juga diminta memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang oleh KPM, tak boleh dikolektif baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apapun.

“Kebijakan ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai yang seharusnya diterima oleh KPM PKH tapi disalahgunakan pihak lain, ” tandasnya.

Baca Juga: Dukung Upaya RS Darurat Wisma Atlet, Kemensos Bantu Sembako dan Sabun Mandi

Juliari mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk melindungi KPM dari lilitan utang.

Komentar