Suara.com - Guna menggandakan pendapatan tahunannya pada 2023, Twitter akan meluncurkan fitur dan produk barunya.
"Mengapa kita tidak memulai dengan mengapa orang tidak mempercayai kami," kata Kepala Eksekutif Jack Dorsey pada awal presentasi virtual dengan investor, dikutip Sabtu (27/2/2021).
"Itu datang dengan tiga kritik: kami lambat, kami tidak inovatif, dan kami tidak dipercaya," dia menambahkan.
Perusahaan media sosial itu menguraikan rencananya, termasuk opsi langganan berbayar untuk beberapa akun "super follow," dalam upaya mencapai pendapatan tahunan setidaknya 7,5 miliar dolar AS dan 315 juta pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi (mDAU), atau mereka yang melihat iklan, pada akhir 2023.
Juru bicara Twitter mengatakan fitur "super follow", yang memungkinkan pengguna mengenakan biaya kepada pengikut atau followers mereka untuk akses ke konten eksklusif, akan diluncurkan tahun ini.
Twitter, yang biasanya digunakan untuk menyiarkan pesan singkat ke khalayak luas, juga berupaya membangun lebih banyak cara bagi orang untuk melakukan percakapan.
Salah satunya adalah dengan fitur "Spaces," untuk diskusi audio secara langsung, yang sedang diuji dengan sekitar 1.000 pengguna.
Twitter juga akan memungkinkan orang berbagi konten dalam format yang lebih panjang menggunakan Revue, layanan penerbitan buletin yang diakuisisi Twitter bulan lalu.
Platform media sosial itu juga mempertimbangkan untuk memungkinkan adanya "komunitas" yang dibuat untuk kepentingan tertentu.
Kepala Produk Konsumen Twitter, Kayvon Beykpour, mengatakan pembuat konten akan dapat menyesuaikan komunitas, termasuk menetapkan dan menegakkan "norma sosial" di luar aturan Twitter.
Pada acara virtual tersebut, Kepala Kebijakan Twitter, Vijaya Gadde, juga menegaskan kembali dukungan perusahaan untuk internet terbuka. Dorsey mengatakan setiap perubahan pada Bagian 230, undang-undang AS yang melindungi perusahaan online dari tanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna, harus dilakukan dengan hati-hati.
Secara internasional, Twitter menghadapi tantangan di India, pasar yang berkembang pesat dengan rencana untuk mewajibkan perusahaan media sosial menghapus konten tertentu dan berkoordinasi dengan penegak hukum.
Twitter sebelumnya menolak untuk menghapus konten yang terkait dengan protes petani di India. (Antara)
TERPOPULER
