Ditegaskan kembali oleh Sahat, bahwa Indonesia tidak boleh tunduk dengan tekanan NGO internasional melalui beragam isu di dalam kampanyenya. Dari sejumlah kampanye yang dilakukan, NGO cenderung provokatif dan mengganggu perekonomian bangsa.
Sebagai contoh lain, tuduhan minyak sawit kotor yang pernah dilakukan Greenpeace. Kampanye “Minyak Sawit Kotor” yang pernah dilakukan Greenpeace menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola sawit Indonesia.
“Makanya timbul pertanyaan, apakah kampanye NGO ini titipan dari komoditas pesaing sawit atau ada upaya-upaya negara tertentu untuk membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk?,”tanya Sahat.
Sahat menegaskan bahwa NGO yang tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia sebaiknya ditindak tegas sesuai regulasi Indonesia.
“Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi dan mendorong pembangunan Indonesia, malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,” pungkasnya.
Rino Afrino menegaskan pula masalah kampanye hitam menjadi perhatian utama petani sawit yang berpotensi mengganggu usaha petani. Itu sebabnya, segala macam kampanye hitam NGO berdampak negatif bagi kelapa sawit secara keseluruhan. Maka, pemerintah sebaiknya bertindak tegas kepada NGO yang merusak ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, kami minta pemerintah bertindak tegas kepada NGO manapun yang mengganggu kepentingan nasional. Jangan dibiarkan kampanye hitam leluasa seperti itu,” tegasnya.
