alexametrics

Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD Dari DPR dan DPD

Erick Tanjung | Mohammad Fadil Djailani
Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD Dari DPR dan DPD
Menteri Keuangan Sri Mulyani. [Tangkapan layar]

Secara resmi kami serahkan DIM dari Komisi XI DPR RI dan dari DPD kepada Pemerintah. Untuk selanjutnya akan dibahas dalam panja yang akan datang, kata Dito Ganinduto.

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menerima Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) dari Komisi XI DPR dan Komite IV DPD. Prosesi ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (20/9/2021).

“Secara resmi kami serahkan DIM dari Komisi XI DPR RI dan dari DPD kepada Pemerintah. Untuk selanjutnya akan dibahas dalam panja yang akan datang,” kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.

Pemerintah bersama DPR masih melanjutkan pembahasan RUU HKPD sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural.

Melalui RUU HKPD, pemerintah harapkan dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui sinergi dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah agar seluruh sumber daya fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga: Sri Mulyani Usul Pajak Karbon, Pemulihan Ekonomi Bisa Terhambat

“Kita perlu untuk terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada tingkat proses dan hasilnya. Hal ini dilakukan melalui Pemerintah Daerah melakukan belanja daerah yang tidak berdiri sendiri, namun seharusnya juga bersinergi dan sinkron dengan apa yang ini dicapai secara nasional,” kata Sri Mulyani.

Empat pilar utama yang menjadi landasan RUU HKPD yaitu mengembangkan HKPD dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah. Kemudian harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah melalui penerapan kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja dan penguatan disiplin belanja daerah, serta pengembangan sistem pajak daerah dan retribusi daerah.

Komentar