alexametrics

Menteri PUPR Minta Desain Infrastruktur Disesuaikan dengan Perubahan Iklim

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Menteri PUPR Minta Desain Infrastruktur Disesuaikan dengan Perubahan Iklim
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (Dok: Kementerian PUPR)

Anak muda juga diajak untuk turut mengurangi emisi karbon.

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2021. Acara digelar secara luring terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat di auditorium Kementerian PUPR dan juga secara hybrid melalui kanal YouTube Kementerian PUPR dan Zoom pada Rabu, (27/10/2021).

Kegiatan dimulai dengan memutarkan video tentang Kiprah Kementerian PUPR dalam mendukung penurunan emisi karbon dan peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan laporan kegiatan oleh panitia acara, pembacaan pidato oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan talksow pada acara puncak Hari Kota Dunia 2021 dengan tema “Percepatan Aksi Perkotaan untuk Dunia Bebas Karbon dan Adaptasi Kota yang Bertahan Iklim.

Acara yang dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono  ini juga menampilkan Andi F Noya sebagai Moderator. Acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Diana Kusumastuti (Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR), Achmad Subki (Kepala BBPJN Jatim-Bali), Yulius (SNVT PJSA Pemali Juana), Dewi Ardit A. (PPK Prasarana Strategis), Tonny Hartono (Kepala UPTD Sampah Manggar-Balikpapan) dan Putu Ayu Saraswati (Puteri Indonesia Lingkungan 2020).

Dalam pidatonya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meminta kepada seluruh jajarannya untuk membuat program pembangunan infrastruktur yang mendukung terhadap penurunan emisi karbon. Sebab, emisi karbon yang berdampak terhadap perubahan iklim memiliki segudang bahaya. Sebut saja bencana Badai Seroja yang menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Juga: Jalan Tol Bali Mandara, Kementerian PUPR Tekankan Aspek Pemeliharaan

"Badai Seroja itu tidak pernah terjadi di Indonesia, tapi terus terjadi di NTB dan NTT. Itu baru ekornya saja yang mengenai Indonesia. Dan itu adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Untuk itu, saya ingin mengajak kita smeua, khsusunya rekan-rekan saya di PUPR untuk mengevaluasi desain kriteria untuk seluruh bangunan yang dikerjakan PUPR," tutur Basuki.

Puncak Perayaan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2021. (Dok: Kementerian PUPR)
Puncak Perayaan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2021. (Dok: Kementerian PUPR)

Sejauh ini, sebenarnya Kementerian PUPR sudah turut berkontribusi dalam mengendalikan perubahan iklim melalui berbagai pembangunan infrastruktur. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Salah satunya adalah mendorong penerapan ketentuan Bangunan Gedung Hijau (BGH) sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Lewat aturan ini, Kementerian PUPR terus mendorong penerapan bangunan gedung hijau dan berperan sebagai regulator dan operator penyelenggaraan konstruksi gedung hijau yang berkualitas dan efisien.

Prinsip-prinsip bangunan gedung hijau meliputi pengurangan sumber daya (lahan, material, air, sumber daya alam dan sumber daya manusia), pengurangan timbulan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, penggunaan sumber daya hasil siklus ulang, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian, mitigasi risiko keselamatan kesehatan perubahan iklim dan bencana.  Hal yang paling utama dalam penerapan bangunan gedung hijau adalah harus terpenuhinya standar teknis bangunan gedung.

Setidaknya ada 61 bendungan yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR sepanjang 2020-2024. Namun, lanjut Basuki, hal itu belum tentu dapat menjamin Indonesia dapat terhindar dari perubahan iklim yang nyata. Artinya, banjir bandang, longsor maupun bencana lainnya bisa saja menerpa sewaktu-waktu.

Baca Juga: Kementerian PUPR Lakukan Penilaian Jalan Tol dan Rest Area Pekanbaru- Dumai

"Apakah 61 bendungan itu cukup? Belum tentu. Karena desain teknis perlu kita evaluasi lagi. Baik itu storage capacity-nya, karena curah hujan akan lebih besar dari yang biasanya. Untuk itu saya minta semua insan PUPR untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar (adaptasi berketahanan iklim). Sehingga Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan iklim ini," katanya.

Komentar