Bhima pun melihat konsekuensi dari mundurnya Softbank ada dua. Pertama, jika Pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN.
"Ditengah target menurunkan defisit dibawah 3 persen pada 2023 maka Pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," ujarnya.
Kedua, Pemerintah perlu cari pengganti Softbank entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.
"ayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor," imbuhnya.