Suara.com - Pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan karena mendukung daya beli masyarakat di tengah melambungnya sejumlah harga pangan.
Disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah layak diapresiasi karena menahan harga Pertalite karena BBM jenis ini konsumsinya lebih dari 50% dari total konsumsi masyarakat Indonesia.
“Untuk mengendalikan inflasi, ya dengan tidak menaikkan harga Pertalite ini. Hanya saja Pertamina sebagai badan usaha harus mendapatkan dana kompensasi tambahan dari pemerintah karena Peralite bukan BBM Penugasan,” kata Bhima, Jumat (11/03/2022).
Ia juga menuturkan, menurut riset yang ia lakukan, ketika harga minyak mentah mencapai diatas US$127 per barel, ada tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan pendapatan negata bukan pajak (PNBP) sebesar Rp192 triliun.
“Pendapatan (negara) kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk menahan kenaikan harga Pertalite. Bahkan Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar,” kata dia dikutip dari Warta Ekonomi.
Meski begitu, pemerintah akan kesulitan menutupi selisih harga keekonomian dan harga jual BBM meski bisa diatasi dengan realokasi dari dana infrastruktur.
Menurut Bhima, saat ini harga keekonomian Pertalite diperkirakan di atas Rp11.500 per liternya. Jika dijual di harga Rp7.650 per liter, Pertamina harus menanggung selisih Rp3.850 per liternya.
Saat ini, Pertamina hanya menaikkan harga tiga BBM jenis yakni Pertamina Turbo, Pertadex dan Dexlite usai harga minyak dunia naik US$109 per barel, setelah sempat melonjak hingga US$126 per barel.
Presiden Joko Widodo juga turut merepon dengan menanyakan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait antisipasi harga BBM.
TERPOPULER
