Suara.com - Kenaikan harga minyak goreng sudah dapat dipastikan usai pemerintah mencabut kebijakan HET. Namun, Kementerian Perdagangan beralasan, harga minyak goreng mahal dipicu perang Rusia dan Ukraina.
Disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, konflik Rusia dan Ukraina sangat berdampak pada harga minyak goreng karena keduanya memproduksi minyak dari biji bunga matahari.
Dampaknya, para pengimpor minyak biji matahari lantas beralih ke CPO dan mengakibatkan harga CPO menjadi mahal dan otomatis berimbas pada harga minyak goreng di dalam negeri.
"Invasi Rusia terhadap Ukraina ini menyebabkan harga-harga barang tinggi, terutama Rusia dan Ukraina ini penghasil daripada minyak sunflower penggantinya adalah minyak CPO sehingga menyebabkan harga minyak CPO Rp 14.600 pada awal Februari menjadi Rp 18.000 kemarin, dan sudah turun sedikit namun pada dasar naik karena mekanisme pasar," jelas Mendag di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).
Namun demikian, ia mengklaim, stok minyak goreng aman jelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri.
"Saya hari ini mengecek ketersediaan bahan pokok, sembako, dan barang penting menjelang Ramadhan. Kalau kita lihat di dalam (pasar) sudah jelas minyak goreng stoknya ada, tetapi sesuai keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin harganya menurut keekonomian diatur oleh pasar," ujar Lutfi.
Dalam kesempatan yang sama, Mendag mengatakan, minyak goreng subsidi harga Rp 14.000 per liter akan masuk ke pasar tradisional dalam waktu dekat.
"Pada kesempatan pertama lewat Kementerian Perindustrian akan memastikan bahwa tidak ada lagi minyak yang bisa keluar bukan semestinya. Jadi minyak itu akan datang ke pabrik, dan pabrik memastikan distribusinya sampai ke pasar, kemudian akan disubsidi supaya harganya Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.500 per kg," terang Lutfi.
Meski menyampaikan alasan harga minyak goreng mahal, namun hingga kini Menteri Perdagangan masih belum memenuhi panggilan dari DPR RI terkait harga minyak goreng mahal.
Meski demikian Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, meminta maaf kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi IV DPR, Komisi VI DPR, dan Komisi VII DPR karena tidak hadir dalam dua rapat kerja gabungan.
TERPOPULER
