Suara.com - Pemprov Nusa Tenggara Barat akhirnya menanggapi sorotan Komisi I DPRD NTB yang mempersoalkan besarnya anggaran kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur dan sekda yang mencapai lebih dari Rp10 miliar pada 2021.
Sekda NTB, HL Gita Ariadi mengatakan, anggaran itu bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan digunakan untuk menjamu tamu-tamu gubernur dan wakil gubernur serta dari sekretariat daerah yang hadir di Lombok.
"NTB ini daerah wisata. Tamu pimpinan yang datang dari luar daerah pasti banyak. Belum lagi dari organisasi atau masyarakat buat seminar nasional kemudian ajukan permohonan bantuan dana. Sebagai tuan rumah yang baik kita melakukan jamuan dan dananya di ambil dari anggaran itu," ujarnya, Minggu (15/4/2022).
Ia menambahkan, kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nilainya lebih dari Rp420 juta.
Sehingga Gita menganggap jumlah ini wajar mengingat banyak kebutuhan gubernur dan wakil gubernur seperti baju dinas, pakaian lapangan, pakaian olahraga, dan pakaian adat, seperti pakaian adat Sumbawa, Bima, Sasak dan daerah lain.
"Jadi, itu sudah ada acuan dan standar yang tentu kualitas gubernur seperti fuldress, pakai lapangan ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," terang Gita Ariadi kepada Antara.
"Karena pakaian gubernur tidak sama, maka ada harga dan standar pun berbeda. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," sambung Gita.
Tidak hanya itu, kata Gita Ariadi, dengan banyak kegiatan di NTB dapat membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19, sehingga jika ada anggaran sebesar itu wajar.
"Ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harga pakaian gubernur tidak sama ada harga ada standar-nya," katanya.
Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi COVID-19.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Moestopa mengaku terkejut melihat nilai anggaran yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih tersebut.
"Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih," ujarnya di Mataram.
Menurut dia, Komisi I DPRD sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda.
Dalam rapat pada Rabu (11/5) itu, kata Najamuddin semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.
"Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp420.640.000. Memang pakaian dinas kualitas apa yang dibeli, sehingga jumlahnya sebesar itu," ucap Najamuddin.
TERPOPULER
