Infografis
Suara.com - Pemprov Nusa Tenggara Barat akhirnya menanggapi sorotan Komisi I DPRD NTB yang mempersoalkan besarnya anggaran kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur dan sekda yang mencapai lebih dari Rp10 miliar pada 2021.
Sekda NTB, HL Gita Ariadi mengatakan, anggaran itu bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan digunakan untuk menjamu tamu-tamu gubernur dan wakil gubernur serta dari sekretariat daerah yang hadir di Lombok.
"NTB ini daerah wisata. Tamu pimpinan yang datang dari luar daerah pasti banyak. Belum lagi dari organisasi atau masyarakat buat seminar nasional kemudian ajukan permohonan bantuan dana. Sebagai tuan rumah yang baik kita melakukan jamuan dan dananya di ambil dari anggaran itu," ujarnya, Minggu (15/4/2022).
Ia menambahkan, kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nilainya lebih dari Rp420 juta.
Sehingga Gita menganggap jumlah ini wajar mengingat banyak kebutuhan gubernur dan wakil gubernur seperti baju dinas, pakaian lapangan, pakaian olahraga, dan pakaian adat, seperti pakaian adat Sumbawa, Bima, Sasak dan daerah lain.
"Jadi, itu sudah ada acuan dan standar yang tentu kualitas gubernur seperti fuldress, pakai lapangan ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," terang Gita Ariadi kepada Antara.
"Karena pakaian gubernur tidak sama, maka ada harga dan standar pun berbeda. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada," sambung Gita.
Tidak hanya itu, kata Gita Ariadi, dengan banyak kegiatan di NTB dapat membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19, sehingga jika ada anggaran sebesar itu wajar.
"Ada aturan terkait satuan harga. Jadi kebutuhan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harga pakaian gubernur tidak sama ada harga ada standar-nya," katanya.
Baca Juga: Penundaan Asian Games 2022 Berdampak Besar pada Anggaran
Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi COVID-19.
