Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Guru Besar IPB Nilai Keputusan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Pupuk Subsidi Sudah Tepat

Fabiola Febrinastri, Iman Firmansyah

Jum'at, 15 Juli 2022 | 09:22 WIB
Guru Besar IPB Nilai Keputusan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Pupuk Subsidi Sudah Tepat
Ilustrasi pemantauan pupuk bersubsidi. (Dok: Pupuk Indonesia)

Suara.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Muhammad Firdaus mengatakan dalam konteks penguatan ketahanan pangan, pupuk memang perlu disubsidi dalam jangka pendek selain itu. petani pun difasilitasi akses kredit. 

Ia juga menegaskan jika kebijakan pupuk subsidi perlu penyempurnaan dimana subsidi pupuk masih diperlukan karena menjadi prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas. "Kami menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan," kata Prof Firdaus, Kamis (14/7/2022).

Di sisi lain, ia menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga tidak boleh mahal. "Maka, padi, jagung, kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi," ujarnya. 

Prof Firdaus menuturkan formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara massif. "Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya," tuturnya.

"Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain seperti subsidi harga pangan pokok, direct income dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya," tambahnya.

Prof Firdaus mengungkapkan jenis pupuk subsidi diarahkan pada pupuk majemuk NPK. "Juga diperlukan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah," imbuhnya.

Prof Firdaus merekomendasikan agar pemerintah lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara, yang sekaligus juga dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.

"Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop," terang Prof Firdaus.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Sawit Makin Amblas di Bawah Rp1.000, Petani: Makin Tak Menentu Hidup Kami

Harga Sawit Makin Amblas di Bawah Rp1.000, Petani: Makin Tak Menentu Hidup Kami

Riau | Jum'at, 15 Juli 2022 | 09:06 WIB

Kementan Fokus Subsidi NPK dan Urea, Ini Kata Pengamat

Kementan Fokus Subsidi NPK dan Urea, Ini Kata Pengamat

Bisnis | Kamis, 14 Juli 2022 | 17:42 WIB

Kao, Apical & Asian Agri Rayakan Pencapaian Sertifikasi RSPO Pertama

Kao, Apical & Asian Agri Rayakan Pencapaian Sertifikasi RSPO Pertama

Press Release | Kamis, 14 Juli 2022 | 16:18 WIB

Kesal Harga Sawit Anjlok, Pria Ini Undang Maling Datang ke Kebunnya: Saya Ikhlas

Kesal Harga Sawit Anjlok, Pria Ini Undang Maling Datang ke Kebunnya: Saya Ikhlas

Sumut | Kamis, 14 Juli 2022 | 10:51 WIB

Harga Sawit di Bawah Rp1.000 Per Kilogram, Petani Undang Maling Menjarah: Silakan Ambil Sawit Sepuasnya

Harga Sawit di Bawah Rp1.000 Per Kilogram, Petani Undang Maling Menjarah: Silakan Ambil Sawit Sepuasnya

Sumsel | Kamis, 14 Juli 2022 | 09:11 WIB

Terancam Kapital Besar, Petani Kopi Berskala Kecil di Jogja Sulit Berkembang

Terancam Kapital Besar, Petani Kopi Berskala Kecil di Jogja Sulit Berkembang

Jogja | Rabu, 13 Juli 2022 | 17:10 WIB

Terkini

Purbaya Akan Tambah Perusahaan Pemungut Pajak Toko Online di Ecommerce

Purbaya Akan Tambah Perusahaan Pemungut Pajak Toko Online di Ecommerce

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 21:19 WIB

DPR Siap Cecar Tiktok yang Dituding Tahan Duit UMKM hingga Triliunan Rupiah

DPR Siap Cecar Tiktok yang Dituding Tahan Duit UMKM hingga Triliunan Rupiah

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 21:08 WIB

Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Untungkan Mitra Pengemudi

Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Untungkan Mitra Pengemudi

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 20:42 WIB

Minyak Dunia Anjok, Mengapa Harga Pertamax Tak Ikut Turun?

Minyak Dunia Anjok, Mengapa Harga Pertamax Tak Ikut Turun?

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 20:27 WIB

Kapal Tanker Pertamina Berhasil Lolos dari Selat Hormuz, Sisanya Menunggu Aman

Kapal Tanker Pertamina Berhasil Lolos dari Selat Hormuz, Sisanya Menunggu Aman

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 20:16 WIB

Rupiah Menuju Rp18.000 per Dolar AS Lagi, Akan Menguat Jika Investor Asing Kembali ke Indonesia

Rupiah Menuju Rp18.000 per Dolar AS Lagi, Akan Menguat Jika Investor Asing Kembali ke Indonesia

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 20:10 WIB

Bukan Pemain, Manchester United Mau Beli Kredit Karbon Indonesia

Bukan Pemain, Manchester United Mau Beli Kredit Karbon Indonesia

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 20:05 WIB

Antrean BBM Surabaya-Gresik Mulai Terurai, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Distribusi

Antrean BBM Surabaya-Gresik Mulai Terurai, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Distribusi

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 20:05 WIB

Stok Batu Bara Normal, Bos PLN Janji Tak Ada Mati Lampu

Stok Batu Bara Normal, Bos PLN Janji Tak Ada Mati Lampu

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 19:48 WIB

RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun

RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun

Bisnis | Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35 WIB

×