Suara.com - Jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat ditekan menjadi 26 juta orang per Maret 2022, tapi untuk ketimpangan pendapatan justru meningkat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat fenomena ini sebagai paradoks.
"Kemiskinan turun dan ketimpangan naik adalah paradoks," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Minggu (17/7/2022).
Artinya, meski ada perbaikan daya beli tapi kemampuan orang miskin mengejar naiknya pendapatan 20 perse kelompok paling kaya masih lambat.
Menurut Bhima orang kaya di Indonesia kontribusi terhadap total konsumsi rumah tangga makin tinggi, apalagi kalau dihitung dari aset. Nah kata dia program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang seharusnya menurunkan angka ketimpangan terbukti gagal.
"Masalahnya berbagai stimulus fiskal kepada korporasi sering tidak tepat sasaran, dan tidak menetes ke pekerja terbawah," katanya.
Bahkan beberapa dana PEN kata dia digunakan untuk menyelamatkan keuangan BUMN yang sakitnya jauh sebelum ada pandemi.
"Masalah PEN juga terkait serapan anggaran yang rendah, termasuk di level pemda. Dengan berbagai alasan mulai data yang belum sinkron, masalah administrasi menimbulkan hambatan pada serapan PEN," paparnya.
Menurut dia Pemerintah Daerah (Pemda) pun wajib bertanggung jawab dari melebarnya gini rasio ini. "Sampai Mei 2022 masih ada Rp 200 triliun anggaran pemda yang diparkir di bank belum dicairkan," ungkapnya.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih puluhan juta orang. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi penurunan.
Baca Juga: Data BPS Penurunan Kemiskinan di Jateng Tertinggi, Kenyataannya Lihat Sendiri
Per Maret 2022 jumlah penduduk miskin tercatat 26,16 juta orang. Selain itu BPS juga mencatat jurang si kaya dan si miskin semakin lebar.
Jumlah orang miskin ini tercatat mengalami penurunan sebanyak 340 ribu orang jika dibandingkan dengan periode September 2021 dan turun 1,38 juta orang jika dibandingkan Maret 2021.
Sementara itu angka gini ratio ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2021 sebesar 0,384. Ini artinya jurang pemisah si kaya dan si miskin semakin lebar.
"Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,403 poin naik dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,398 dan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401," kata Kepala BPS Margo Yuwono.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 18,06 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
