Dampak penyesuaian harga BBM terhadap perekonomian masyarakat kecil, transportasi rakyat contohnya, menurut Faisal bisa diatasi dengan memberikan bantuan kepada para pengelola jasa kendaraan seperti taxi dan ojek agar pajak dan parkirnya digratiskan.
"Solusi untuk mereka, misalnya yang saya sarankan itu, taxi online, taxi plat kuning, angkot, kalau perlu dibebaskan dulu satu tahun pajaknya. Itu nilainya luar biasa. Motor ojek, ojol, kan dia sering parkir, parkirnya dikasih voucher, parkirnya gratis," pungkasnya.
Alihkan Subsidi BBM ke Sektor yang Menyentuh Masyarakat
Turut berbicara dalam diskusi ini, Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) Muhamad Ikram Pelesa. Ia meminta agar subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Ikram juga menyoroti adanya penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran dan banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, ketimbang dinikmati warga yang membutuhkan.
"Mending dialokasikan kepada hal-hal yang bersentuhan dengan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ini lebih terasa manfaatnya," kata Ikram.
Ia berharap pemerintah berhati-hati dan mengkaji kembali soal kebijakan mensubsidi ke sektor bahan bakar minyak. Sebab, konsumsi BBM dalam negeri terus mengalami penambahan sehingga subsidi BBM setiap tahunnya semakin meningkat, terlebih harga minyak dunia saat ini kian melonjak.
"Disisi lain kami menawarkan pemerintah bagaimana memperkuat ekonomi kerakyatan, sektor UMKM, memperkuat daya beli masyarakat, agar pemerintah tidak lagi memikirkan bagaimana merumuskan pola atau skema subsidi untuk menalangi pengeluaran yang diberikan pemerintah terhadap impor migas kita yang membengkak setiap tahunnya," paparnya.
Ikram menyarankan agar memperkuat daya beli masyarakat terlebih dahulu. Sebab, daya beli masyarakat yang kuat tidak akan terpengaruh meskipun ada penyesuaian harga BBM.
"Kalau misalkan disubsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat, bagaimanapun arah kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dapat menyesuaikan," ucapnya.
Soliditas Pemerintah Menentukan
Sementara itu Ketua PP KAMMI Bidang PMPE, Edo Hendra Kusuma mengatakan penyesuaian harga BBM ini mengandung efek domino seperti pada naiknya harga bahan makanan atapun pada tarif mode transfortasi. Namun hal itu harus diselesaikan oleh pemerintah dengan soliditas semua bidang sehingga mampu menjelaskan penyesuaian harga BBM ini kepada masyarakat.
"Terkait kenaikan ini pasti ada konsekuensinya, ada efek domino, ini tergantung bagaimana kemudian kesolidan pemerintah untuk bisa menanghulangi efek yang terjadi," tutur Edo.
Sementara Kabid ESDA PP PMKRI, Karlianus Poasa menilai penyesuaian harga BBM tidak bisa dihindari. Namun, ia meminta pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat terkait efek penyesuaian tersebut.
"Penyesuaian harga menurut saya tidak bisa kita hindari, tetapi pemerintah bisa pakai banyak strategi supaya bisa menyelesaikannya," pungkasnya.
TERPOPULER
