"Kita sudah tekor untuk minyak mentah USD 5 miliar. Kemudian untuk BBM, impornya makin lama makin tinggi juga, defisitnya kira-kira USD 12 miliar. Jadi kita habiskan USD 17 miliar hingga bulan Juli ini. Sampai Desember barangkali bisa USD 20 miliar hingga USD 25 miliar," ungkapnya.
Faisal menyebutkan, dana subsidi di APBN 2022 membengkak mencapai Rp 502,4 triliun. Diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun hingga akhir tahun. Ini jelas membebani keuangan negara dan tidak sehat untuk dilanjutkan.
Negara Lain Sudah Lama Mahalkan Harga BBM
Menurut Faisal, negara-negara lain yang pendapatannya bahkan lebih rendah dari Indonesia, seperti Vietnam, Kamboja dan India, sudah melakukan penyesuaian harga BBM sejak lama.
"Semua negara ikut menyesuaikan, negara-negara seperti India, lebih miskin dari kita, Kamboja, Vietnam itu harganya diatas USD 1. Sanggup mereka," ujarnya.
Dampak penyesuaian harga BBM terhadap perekonomian masyarakat kecil, transportasi rakyat contohnya, menurut Faisal bisa diatasi dengan memberikan bantuan kepada para pengelola jasa kendaraan seperti taxi dan ojek agar pajak dan parkirnya digratiskan.
"Solusi untuk mereka, misalnya yang saya sarankan itu, taxi online, taxi plat kuning, angkot, kalau perlu dibebaskan dulu satu tahun pajaknya. Itu nilainya luar biasa. Motor ojek, ojol, kan dia sering parkir, parkirnya dikasih voucher, parkirnya gratis," pungkasnya.
Alihkan Subsidi BBM ke Sektor yang Menyentuh Masyarakat
Turut berbicara dalam diskusi ini, Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) Muhamad Ikram Pelesa. Ia meminta agar subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Baca Juga: Harga Pertalite Masih Sama, Justru Pertamax Turbo Cs yang Turun
Ikram juga menyoroti adanya penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran dan banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, ketimbang dinikmati warga yang membutuhkan.