Suara.com - Faisal Basri, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan kritiknya terhadap keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis kendaraan listrik.
Kritik itu juga disampaikan di tengah masifnya subsidi kendaraan listrik yang digelontorkan pemerintah. Menurut dia, posisi pejabat yang bersinggungan dengan proyek tersebut rentan terhadap konflik kepentingan.
Sebagai contoh, dua menteri yang memiliki keterkaitan dengan bisnis kendaraan listrik, yaitu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia sendiri mengaku sempat berjumpa dengan Luhut pada jelang akhir tahun 2021 silam berkaitan dengan kritik yang ia sampaikan Salah satunya agar Luhut memisahkan kepentingan pribadi dan negara.
Sayangnya, ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait perbincangan dirinya dengan Luhut tersebut.
Potensi Konflik Kepentingan
Kritik yang disampaikan Faisal Basri cukup beralasan. Pasalnya, dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis kendaraan listrik terlihat dari perusahaannya yaitu PT Toba Sejahtera disorot.
Melansir berbagai sumber, pada tahun 2017, Luhut memiliki kepemilikan sebesar 9,9% di perusahaan tersebut. Kemudian, PT Toba Sejahtera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) bekerja sama dalam mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama Electrum.
Electrum sendiri juga memiliki kerja sama dengan Pertamina dan Gogoro Inc., perusahaan energi dan produsen kendaraan listrik dari Taiwan.
Sedangkan keterlibatan Moeldoko dalam proyek prestisius pemerintah ini diduga melalui perusahaan kendaraan listrik PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang ia dirikan sejak tahun 2018 silam.
Melalui PT MAB miliknya, Moeldoko memproduksi berbagai jenis kendaraan berbasis listrik, termasuk bus, minivan, dan sepeda motor. Pada saat yang sama, Moeldoko juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).
TERPOPULER
