Infografis
"Artinya, desa tidak menjadi beban bagi negara tetapi justru menjadi kekuatan. Dengan memanfaatkan potensi kekuatan di desa masing-masing," ucapnya.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menanggapi beberapa masalah yang selama ini dialami desa sehingga pelaksanaan UU Desa tidak maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Aria, kedaulatan desa dikembalikan seperti yang dimandatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibutuhkan kebijakan penataan dan pengaturan desa yang lebih baik.
"Pemanfaatan penganggaran desa tak harus diatur secara detail, tetapi arahnya penting. Badan perwakilan desa membentuk program-program yang sesuai dengan desa. Penggunaannya lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya.
Menurut Aria, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan transformasi struktur ekonomi yang melibatkan aspek pengetahuan, inovasi, produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global.
"Undang-Undang sekarang ini harus memberikan kemampuan kepada kepala desa menavigasi lebih luwes. Badan usaha milik desa juga harus segera dibentuk undang-undang. Karena desa harus bernavigasi dan berkolaborasi dengan bisnis modern," katanya.
Aria berharap Kongres Desa ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk sama-sama memajukan desa.
"Kongres desa ini harus merumuskan 10 tahun ke depan menjadi desa yang maju," katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Desa Syarief Aryfaid menyampaikan di tengah hajatan pemilu, nampak sekali bahwa isu desa tidak mendapat ruang yang memadai untuk diperbincangkan. Kongres Desa ini diselenggarakan untuk mengangkat diskursus desa ke ranah nasional.
Baca Juga: Praktisi Desa Wisata Apresiasi Pendampingan Langsung Program KSW 5.0
"Dalam forum ini diharapkan peserta yang hadir bisa mengungkapkan problematika pembangunan desa agar nanti bisa dirumuskan secara bersama peta jalan pembangunan Indonesia ke depan," katanya.
