Kata Istana: Perlu Evaluasi Program Food Estate

Suara.com - Pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi terhadapa program food estate usai disindir program gagal dalam Debat Keempat Cawapres di JCC pada Minggu malam (21/1/2024).

Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, implementasi food estate memang tak sepenuhnya sempurna, untuk itu dirinya pun mengakui untuk agar ada evaluasi dalam program tersebut.

"Dalam implementasinya kan tentu ada evaluasi ya, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, itu terus berjalan ya supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Kebijakan food estate, menurut Ari, dilakukan pemerintah untuk mensiasati ancaman krisisi pangan usai Pandemi Covid-19.

"Banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, termasuk juga harga pangan itu melambung tinggi di pasaran dunia," beber Ari.

Maka dari itu kata dia, lahirlah program food estate untuk merespons ancaman tersebut.

"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar dan itulah sebabnya mengapa bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan kemudian munculnya situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan (food estete)," lanjutnya.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, membuka debat dengan penuh kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam.

Dalam pernyataannya, Mahfud MD menegaskan bahwa diskusi atau debat yang tengah berlangsung memiliki dampak besar terhadap tiga aspek penting yang akan menentukan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bangsa Indonesia.

"Bismillahirohmanirohim, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan NKRI dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD kemudian menyoroti perlunya perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tetap lestari. Ia mengingatkan bahwa konstitusi juga menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani semakin sedikit lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi semakin besar. Pasti ada yang salah," tegasnya.

Menyoroti kondisi petani dan pertanian, Mahfud MD menyatakan keprihatinannya. Dengan sedikitnya jumlah petani dan lahan pertanian yang tersedia, konsumsi pangan setiap tahun terus naik. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu ditinjau ulang.

"Pada 16 Juni 2011 sebagai ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk ukurannya ada 4: pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak yang diwariskan," jelas Mahfud MD.

Dalam upayanya menjaga kelestarian, Mahfud MD mengungkapkan programnya yang disebut "Petani Bangga Bertani di Laut Jaya," yang ditujukan untuk memberdayakan petani dan nelayan agar sejahtera. Ia menegaskan perlunya menghindari proyek seperti "food estate" yang dinilai gagal dan merusak lingkungan.

"Kami punya program 'Petani Bangga Bertani di Laut Jaya,' nelayan yang sejahtera. Jangan misalnya seperti 'food estate' yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, terima kasih," pungkasnya.

Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa program Food Estate harus dihentikan.

Hal itu dikatakan Cak Imin saat menyampaikan visi, misi, dan program pada segmen pertama debat keempat Pilpres 2024.

“Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate,” kata Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” tegas dia.

Sekadar informasi, food estate adalah program ketahanan pangan nasional yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.