Ternyata Program Makan Siang dan Susu Gratis Ada Sisi Positifnya, Begini Penjelasan Bapanas

Achmad Fauzi

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:18 WIB
Ternyata Program Makan Siang dan Susu Gratis Ada Sisi Positifnya, Begini Penjelasan Bapanas
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi

Suara.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memandang positif program makan siang dan susu gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Arief, program tersebut bisa mendukung perekonomian daerah.

"Itu kan (program) Pak Presiden terpilih, kan masih belum diumumkan dengan official. Tapi kalau itu terjadi (program makan siang dan susu), positifnya ini akan menggerakkan ekonomi, geliat ekonomi terutama di perdesaan," ujar Arief seperti yang dikutip dari Antara, Rabu (21/2/2024).

Mantan Bos Holding BUMN Pangan ini melanjutkan, adanya susu gratis bisa mendorong masyarakat daerah menjadi peternak sapi perah.

Baca Juga
Segini Gaji dan Tunjangan AHY Jika Dilantik Jadi Menteri

"Kenapa begitu? Karena sudah ada di hilirnya itu yang siap untuk meng-offtake (membeli), bisa jadi makan siang gratis atau nanti susu sebenarnya itu nanti di hulunya itu akan ada geliat ekonomi," imbuh Arief.

Dia menyebut bahwa, program ini juga bisa melibatkan para peternak di pedesaan. Imbasnya, para peternak akan bisa beternak lima hingga sepuluh sapi perah.

"Sehingga nanti peternak di Indonesia itu di desa-desa bisa memiliki sapi perah misalnya lima sampai 10 ekor, nanti setiap desa juga akan berkembang," jelas Arief.

Namun, Dirinya menekankan adanya pengembangan sapi perah dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan susu nasional, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri.

baca juga

"Berarti kita perlu sapi indukan sapi perah, sapi indukan sapi perah ini harus dikembangkan. Masa kita harus mau pemenuhannya impor susu bubuk, powder milk, kan enggak," beber Arief.

Selain peternakan, bilang dia, program tersebut bisa merambat positif ke sektor hortikultura. Arief, masyarakat nantinya juga akan geliat melakukan penanaman sayur-mayur.

Lalu, hasil tanaman maupun peternakan tersebut nantinya akan dibeli oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait guna memasok kebutuhan pangan dari program makan siang dan susu gratis tersebut.

Arief menjelaskan pola pangan harapan berdasarkan Badan Pangan Nasional yakni dalam satu piring berisikan 1/3 karbohidrat, 1/3 sayur mayur, 1/6 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan. Kemudian dilengkapi oleh susu.

"Karena ini makannya makan sehat pasti ada sayur, ada telor ada ayam. Jadi ini akan membangun ekosistem pangan sebenarnya," kata dia.

Arief juga menilai bahwa potensi program tersebut akan dapat mengatasi masalah pangan dan gizi buruk di berbagai daerah, serta memberikan manfaat bagi ibu menyusui dan anak sekolah dari tingkat TK hingga SMA.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

13 Pemimpin Negara Sudah Ucapkan Selamat ke Prabowo Atas Keunggulan di Pilpres

13 Pemimpin Negara Sudah Ucapkan Selamat ke Prabowo Atas Keunggulan di Pilpres

Kotak Suara | Rabu, 21 Februari 2024 | 15:08 WIB

Sri Mulyani Tak Masuk Gerbong Kabinet Prabowo, Menkeu Selanjutnya Harus Setara, Profesional dan Non Partai

Sri Mulyani Tak Masuk Gerbong Kabinet Prabowo, Menkeu Selanjutnya Harus Setara, Profesional dan Non Partai

Bisnis | Rabu, 21 Februari 2024 | 12:31 WIB

Karena Alasan Ini, Gerindra Optimis PDIP Mau Bergabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Karena Alasan Ini, Gerindra Optimis PDIP Mau Bergabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

News | Rabu, 21 Februari 2024 | 10:15 WIB

Terkini

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

Bogor | Rabu, 16 September 2026 | 22:21 WIB

×