Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia. Itu cuma persepsi. Marilah ke depan kita bicara baik soal logistik nasional ini," tukas Yukki Nugrahawan Hanafi.
Untuk mendongkrak LPI, ia menilai diperlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik.
"Biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume," ujarnya.
Sementara itu, Akbar Djohan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan perlu ada lembaga yang menangani khusus soal isu-isu logistik.
"Perlu ada lembaga atau mungkin kementerian yang urusi soal logistik," jelas Akbar Djohan.
Asmari Heri, praktisi shipping mengatakan bahwa kini saatnya Indonesia mendengungkan bahwa logistik nasional ini sudah lebih baik dari pada negara-negara lain di dunia.
"Kalau pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri saat COVID-19 terjadi kongesti, di pelabuhan Indonesia tidak pernah terjadi," jelas Asmari Heri.
Direktur Utama Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penataan kargo di pelabuhan sesuai spesifikasinya untuk mewujudkan efisiensi logistik nasional.
Baca Juga: Kemenhub: Perlu Kolaborasi Pemerintah-Swasta Biar Biaya Logistik Murah
