SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).
“Banyak petani swadaya yang tidak memiliki akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi hal ini dengan fokus pada mereka yang membutuhkan dukungan,” tambah Ketua SPKS Nasional, Sabarudin.
SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, SPKS menargetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani untuk masuk dalam proses sertifikasi ISPO. Koperasi ini mencakup area sekitar 7.000 hektare di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau.
Selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan pendanaan dari BPDPKS.
SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana-prasarana (Sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi sawit.
SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS juga terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan.
Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit, yang memberikan nilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.
Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen untuk terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
SPKS berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia.
TERPOPULER
