Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah

M Nurhadi | Suara.com

Kamis, 21 November 2024 | 18:37 WIB
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
Profil dan Kekayaan Sutikno, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta yang Usulkan Retribusi Kantin (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Suara.com - Baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakaarta, Sutikno, mengusulkan penerapan retribusi di kantin sekolah. Hal ini membuat publik penasaran dengan latar belakangnya, termasuk profil dan kekayaan Sutikno.

Usul tersebut dilontarkan oleh Sutikno dengan alasan bahwa kantin sekolah memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Ide tersebut muncul setelah ia menemukan adanya sekolah di Cipulir yang membayar biaya sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun. 

Namun, ia menambahkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dibutuhkan dasar hukum dari Pemprov DKI. Sutikno berharap agar Dinas Pendidikan Jakarta dapat meninjau usulan ini dan menyusun peraturan terkait tarif retribusi kantin sekolah.

Usai menyuarakan usulan tersebut, masyarakat pun mengulik profil dan kekayaan Sutikno. Berikut ulasan selengkapnya.

Profil Sutikno

Mengutip dari situs resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sutikno adalah kader PKB yang lahir di Lamongan, Jawa Timur, pada 7 Januari 1972. Ia mengenyam pendidikan di SMA Wachid Hasyim Lamongan pada tahun 1991 dan merupakan pensiunan TNI.

Pada tahun 2019, Sutikno mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dan terpilih mewakili Dapil DKI Jakarta VII dengan nomor urut 2 dari PKB. Saat ini, Sutikno menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Selain aktif di DPRD, Sutikno juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPW PKB DKI Jakarta. Ia memiliki istri bernama Susiati dan tiga anak, yaitu Linda Putri Utami, Dwi Prasetyo Nugroho, dan Naura Salsabila.

Di bidang organisasi, Sutikno pernah menjabat sebagai Ketua Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan terlibat dalam IMK Kelurahan Bintaro.

Kekayaan Sutikno

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang periode 2023 yang dilaporkan, Sutikno memiliki total kekayaan sebesar Rp12.129.429.745 dengan rincian sebagai berikut.

  • 23 tanah dan bangunan senilai Rp11.345.000.000 hasil sendiri yang tersebar di berbagai daerah, yaitu Jakarta Selatan, Bekasi, dan Tangerang Selatan
  • 6 kendaraan senilai Rp511.200.000 yang terdiri dari Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE7100T tahun 2016, Mobil Toyota Camry tahun 2015, Mobil Jeep S.C HDTP tahun 2019, Motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2013, Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, dan Motor Yamaha Vega Z tahun 2006.
  • Kas dan setara kas sebesar Rp123.729.745
  • Harta lainnya sebesar Rp149.500.000

Demikianlah informasi terkait profil dan kekayaan Sutikno, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta yang usul kantin sekolah dipajaki.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPN Bakal Naik 12 Persen, Pengamat: Harus Kembali Disalurkan ke Masyarakat Menengah ke Bawah

PPN Bakal Naik 12 Persen, Pengamat: Harus Kembali Disalurkan ke Masyarakat Menengah ke Bawah

News | Kamis, 21 November 2024 | 13:45 WIB

PPN Naik Jadi 12 Persen Dinilai Paradoks, YLKI: Harusnya Naikan Cukai Rokok dan Minuman Manis

PPN Naik Jadi 12 Persen Dinilai Paradoks, YLKI: Harusnya Naikan Cukai Rokok dan Minuman Manis

News | Kamis, 21 November 2024 | 10:17 WIB

Ogah Pajak Naik, Publik Serukan #TolakPPN12Persen Hingga Trending di X

Ogah Pajak Naik, Publik Serukan #TolakPPN12Persen Hingga Trending di X

Tekno | Kamis, 21 November 2024 | 10:22 WIB

Tolak PPN 12 Persen, Warganet Kompak Bikin Petisi Batalkan Kenaikan Pajak

Tolak PPN 12 Persen, Warganet Kompak Bikin Petisi Batalkan Kenaikan Pajak

Tekno | Kamis, 21 November 2024 | 08:08 WIB

Segini Gaji Sri Mulyani yang Naikkan PPN Jadi 12 Persen Mulai 2025

Segini Gaji Sri Mulyani yang Naikkan PPN Jadi 12 Persen Mulai 2025

Lifestyle | Rabu, 20 November 2024 | 19:13 WIB

Lapor Jual Kendaraan Bermotor Kini Bisa Online, Begini Caranya

Lapor Jual Kendaraan Bermotor Kini Bisa Online, Begini Caranya

Bisnis | Rabu, 20 November 2024 | 19:09 WIB

Terkini

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:27 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:55 WIB

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:48 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:31 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB