Dukung NZE 2060, Toyota Indonesia Mulai Lakukan Langkah Dekarbonisasi

Suara.com - Toyota Indonesia sudah berada di Indonesia sejak 1971, hampir mencapai usia 54 tahun di tahun 2025. Sebagai produsen mobil, perusahaan ini juga menghasilkan emisi.

Menyadari hal tersebut, Toyota Indonesia mulai melakukan langkah dekarbonisasi. Ini sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.

Toyota sendiri telah merespon target ini dengan membuat sasaran menuju netralitas karbon pada 2050, di seluruh lini bisnis.

"Tentunya dari produk-produk kami. Kita tidak hanya mau ngomong listrik saja, tapi kita Multi Pathway. Kita mobil ICE-nya yang kita efisienkan. Kemudian kita punya mobil hybrid, ada lagi plug-in hybrid, ada lagi mobil fuel cell, salah satunya Toyota Mirai," ungkap Manufacturing and Production Engineering Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Arif Mustofa ditulis Senin (17/2/2025).

Selain produk, rantai pasok Toyota Indonesia yang melibatkan lebih dari 200 supplier juga mulai secara perlahan menerapkan pengurangan karbon.

Selanjutnya, proses manufakturing Toyota juga sudah menerapkan konsep green manufacturing. Pada tahun 2015, Toyota Global membuat Toyota Environmental Challenge yang berisi komitmen terhadap zero carbon emission dengan memproduksi green product, green supply chains, operation dan green factory.

Kemudian, Toyota juga menciptakan net positive environmental impact dengan optimalisasi penggunaan air, pengurangan limbah dan sustainable business yang selaras dengan alam.

"Secara operasional manufakturing, kami sudah bergabung dalam green industry dari tahun 2019 dan Alhamdulillah di tahun 2021 kami telah mencapai green industry level 5. Jadi katanya level 5 itu level tertinggi. Tapi kita tidak berhenti disitu, saat ini kami terus melanjutkan milestone kami menuju carbon neutral manufaktur dengan menerapkan pabrik yang rendah emisi," jelas Arif.

Pada proses manufaktur tersebut, Toyota menerapkan high efficiency proses, memakai low carbon teknologi dan yang terakhir adalah strategi bagaimana menggunakan renewable energy.

"Untuk memastikan ekosistem rendah emisi CO2, kami berkolaborasi dengan seluruh supplier, logistik partner dan dealers dalam seluruh rantai bisnis kami. Mulai dari proses pembuatan mobil, kemudian transportasinya, bahkan hingga setelah mobil itu selesai dipakai customer. Kita juga pikirkan bagaimana tidak mencemari lingkungan. Makanya kita ada program yang namanya 3R, yaitu Reduce, Reuse dan Recycle," imbuhnya.

Ekosistem manufacturing dalam pembuatan kendaraan dan engine Toyota dimulai dengan supply energy terbarukan melalui solar panel.

"Jadi kita sampai sekarang sudah memasang di atap-atap pabrik kita solar panel, terutama di area Karawang 1, 2 dan 3, sehingga kalau kita total itu kira-kira sudah sampai 8,11 megawatt," ucap Arif.

Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kementerian Perindustrian Apit Pria Nugraha, menyampaikan guna mendukung langkah perusahaan mencapai netralitas karbon, pemerintah menyiapkan berbagai insentif.

"Saat ini juga kami sedang melakukan berbagai upaya. Sebenarnya secara umum kami sedang menyusun berbagai insentif baik itu fiskal maupun non-fiskal. Ada yang sudah berlaku, ada yang belum. Untuk insentif fiskal kami berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, bagaimana supaya industri yang sudah berkontribusi menurunkan emisi, kontribusinya bisa dijadikan sebagai dasar misalnya untuk diskon PPN," ungkap Apit.

Apit menerangkan, kebijakan insentif bukan hal yang mudah untuk dirumuskan, karena kebijakan seperti ini tidak bisa one size fits all atau satu ukuran cocok untuk semua.

"Jadi tidak bisa satu kebijakan berlaku untuk segala jenis industri. Segala jenis produk ternyata harus di breakdown lagi. Proses ini secara kebijakan agak cukup lama. Akhirnya praktiknya adalah untuk masing-masing jenis industri punya kebijakan sendiri-sendiri nantinya," jelas Apit.

Contohnya di otomotif, insentif yang sudah berlaku sekarang ada program LCEV, dimana pabrikan mobil mulai melakukan hilirisasi dengan perakitan lokal dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Apit menyebut, kebijakan bukan hanya restriktif (menekan), seperti jika kebijakan pembatasan emisi secara langsung, dimana konsekuensinya perusahaan harus mengeluarkan dana.

"Keluar duit buat apa? Untuk verifikasi, untuk implementasi teknologi datacarbon. Kami nggak cuma mengeluarkan kebijakan yang sifatnya restriktif, kami juga mengeluarkan kebijakan yang sifatnya fasilitatif. Nanti untuk verifikasi, untuk implementasi teknologi datacarbon, uangnya kita cariin pakai green loan. Yang menarik konsep green loan itu harus dibalikin, namanya juga minjem gitu ya," kata Apit.

Misalnya, perusahaan industri nanti misalnya ingin pasang solar panel untuk fasilitas produksi. Biaya implementasi teknologi datacarbon dapat dibayai oleh green loan.

Pemerintah memiliki filosofi cost recovery through cost efficiency, yang artinya pemulihan biaya melalui efisiensi biaya, artinya mengembalikan uangnya dari cost efficiency yang terjadi dari penggunaan green energy.

"Kalau pasang solar panel, biaya energi produksinya turun. Misalnya efisiennya 30 persen, tadinya belanja energi Rp 100 miliar setahun, karena pasang solar panel jadi Rp 70 miliar. Sisa Rp 30 miliarnya itu yang dipakai untuk balikin uangnya. Artinya dari sisi perusahaan tidak nambah uang, tetap aja belanjanya Rp 100 miliar, tapi mungkin sampai 5 tahun ke depan maksimal gitu. Setelah itu baru menikmati cost efficiency-nya," jelas Apit.