Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada rekening yang terhubung dengan judi online (judol). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan ada 10 ribu rekening yang sudah diblokir dikarenakan terkoneksi dengan judol.
"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap 10.000, kurang lebih 10.016 rekening," kata Dian dalam rapat bulanan OJK, Jumat (11/4/2025).
Untuk itu, OJK terus bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberantas judi online. Salah satunya pemblokiran rekening sesuai dengan identitas yang terhubung dengan rekening judi online
" Sebelumnya yang kita laporkan tercatat sebesar 8.618 rekening. Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kepedudukan serta melakukan enhanced due diligence atau EDD," katanya.
Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, OJK telah menerbitkan aturan SA OJK No. 2 tahun 2025 tentang kewajiban penyediaan modal minimal atau KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bagi bank perekonomian rakyat.
Hal ini dalam rangka menyelaraskan dengan POJK No. 7 tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, kemudian POJK No. 1 tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, dan SA OJK No. 21 tahun 2024 tentang panduan akuntansi perbankan bagi BPR, dan selain itu kami juga sedang melakukan penyempurnaan jasa keuangan.
" OJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum," katanya.
Terkait dengan kebijakan tarif Amerika Serikat, OJK akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Hal ini mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama intens antara OJK dengan stakeholders keuangan
Terutama perbankan serta melakukan diskusi dan pendalaman terhadap industri padat karya maupun sektor industri perspektif lainnya yang mendukung segmen usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Ini dalam upaya mendorong pembiayaan yang lebih inklusif yang memungkinkan potensi-potensi ekonomi Indonesia lebih dioptimalkan yang sekaligus menjadi potensi bisnis untuk perbankan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023, OJK bertugas untuk mengoordinasikan penanganan aktivitas keuangan ilegal. Dalam pelaksanaannya OJK bekerja sama dengan Kominfo dan 16 lembaga pemerintahan lainnya.
Sebagai informasi, per akhir Oktober 2024, ada 8.000 rekening judol yang berasal dari data pemerintah yang telah diblokir. Dian mengatakan bahwa OJK juga meminta perbankan menutup rekening dengan 1 CIF yang sama.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut sektor keuangan nasional tetap kokoh menghadapi tekanan eksternal.
"Rapat Dewan Komisioner pada 26 Maret 2025 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” ujarnya.
TERPOPULER
