Infografis
Komitmen pemerintah untuk melakukan deregulasi fiskal sebenarnya telah digaungkan sebelumnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada awal April lalu, Menkeu Sri Mulyani berjanji untuk menyederhanakan regulasi di lingkup fiskal sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah turbulensi ekonomi global yang semakin intens.
"Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi deregulasi, debirokratisasi, dan menyederhanakan regulasi," tegas Sri Mulyani kala itu, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dan bisnis yang lebih kondusif.
Langkah deregulasi ini juga merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada tim ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antar pejabat ekonomi untuk melakukan langkah deregulasi yang signifikan, dengan tujuan utama memperbaiki dan menyederhanakan aturan birokrasi yang selama ini dinilai menghambat lingkungan berusaha. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban usaha akibat guncangan ekonomi global yang tidak terhindarkan.
Menkeu Sri Mulyani juga memastikan bahwa APBN akan terus dikelola secara lincah dan fleksibel, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudent) dan keberlanjutan. Deregulasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
