Infografis
Mempermudah Kerja Sama Internasional: Keberadaan UU Perampasan Aset akan mempermudah kerja sama dengan negara lain dalam melacak dan memulihkan aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri. Banyak negara memiliki mekanisme serupa, dan landasan hukum yang jelas di Indonesia akan memperkuat proses timbal balik.
4. Dampak Positif bagi Ekonomi:
Meningkatkan Kepercayaan Investor: Negara dengan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang baik, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan pemulihan aset, akan dianggap lebih menarik bagi investor. Kepastian hukum dalam perampasan aset hasil kejahatan dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Mengurangi Kebocoran Anggaran: Dengan mekanisme perampasan aset yang efektif, potensi kebocoran anggaran negara akibat korupsi dapat diminimalisir. Dana-dana hasil korupsi yang berhasil dirampas dapat dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk pembangunan.
5. Potensi Tantangan dan Pertimbangan:
Perlindungan Hak Milik: Dalam implementasinya, RUU ini perlu secara cermat mengatur mekanisme perampasan agar tidak melanggar hak milik warga negara yang sah. Harus ada proses pembuktian yang adil dan transparan.
Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset perlu diantisipasi dengan mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat.
Koordinasi Antar Lembaga: Efektivitas UU ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, lembaga keuangan (PPATK), dan lembaga terkait lainnya.
Secara keseluruhan, pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah maju yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. UU ini berpotensi memberikan efek jera yang lebih kuat, memulihkan kerugian negara secara lebih efektif, dan memperkuat sistem hukum. Namun, implementasinya perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan perlindungan hak milik yang sah.
Baca Juga: Senasib dengan RK, Eks Wagub Jabar Uu Berpeluang Diperiksa KPK Terkait Kasus Bank BJB
