Imbauan ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan tidak dipolitisasi. Dengan demikian, hasil penyelidikan dapat memberikan kejelasan hukum serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perbankan nasional.
Meski menghadapi situasi hukum yang cukup sensitif, Bank DKI menegaskan tetap fokus menjalankan program transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Upaya transformasi ini difokuskan pada penguatan manajemen risiko, perbaikan tata kelola internal, serta inovasi layanan berbasis digital.
"Bank DKI terus berkomitmen memperkuat pondasi kelembagaan melalui transformasi berkelanjutan, pengelolaan risiko yang prudent, dan penguatan manajemen untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," tutup pernyataan resmi tersebut.
Dengan pernyataan ini, Bank DKI berusaha menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap proses hukum dan menjaga kestabilan operasional perusahaan. Langkah ini juga menegaskan peran penting institusi perbankan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional, Bank DKI diharapkan menjadi contoh bagi lembaga keuangan lainnya dalam menanggapi isu hukum dengan pendekatan yang profesional dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.