Infografis
Suara.com - Gemuruh perlambatan ekonomi global dan bayang-bayang resesi kian menghantui berbagai sektor, tak terkecuali industri properti.
Pasar properti kini dihadapkan pada tantangan maha berat, mulai dari kenaikan suku bunga, daya beli konsumen yang tergerus inflasi, hingga sentimen pasar yang cenderung wait and see.
Laporan dari berbagai lembaga riset properti dalam beberapa waktu terakhir pun menunjukkan penurunan penjualan dan perlambatan pertumbuhan harga di berbagai segmen.
Sektor perumahan residensial, apartemen, hingga ruang perkantoran sama-sama merasakan dampak dari kondisi makroekonomi yang kurang kondusif. Situasi ini menghadirkan dilema besar bagi pengembang dan konsumen.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, tak menampik bahwa industri properti saat ini memang menghadapi tantangan berat.
Terlebih lagi, backlog atau kekurangan pasokan hunian di Indonesia masih sangat tinggi, menyentuh angka lebih dari 15 juta unit berdasarkan data BPS 2024.
"Kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bawah (MBT) masih sangat tinggi," kata Bambang dalam analisanya yang dikutip pada Sabtu (31/5/2025).
Parahnya, ketersediaan rumah subsidi juga masih sangat terbatas.
Tahun ini, hanya sekitar 420 ribu unit yang tercover dari target program 3 juta hunian per tahun. "Tapi ini sekaligus jadi peluang besar," ungkap Bambang.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Rumah Siap Huni di Jogja di Bawah Rp 500 Juta, Cocok Buat Tempat Tinggal di Masa Tua
Bambang menyarankan agar masyarakat maupun investor memanfaatkan situasi saat ini.
Dengan tekanan pasar yang belum sepenuhnya pulih, banyak properti dan lahan yang ditawarkan di bawah harga pasar, yang bisa menjadi peluang emas bagi mereka yang jeli.
Bambang menyebutkan salah satu cara jitu adalah dengan menguatkan jaringan infrastruktur di kawasan properti.
Dirinya mencontohkan keberhasilan ini sudah dilakukan pengembang Agung Sedayu Group yang mengelola kawasan properti PIK2.
Ia menjelaskan bahwa aksesibilitas menjadi kunci utama. Diketahui untuk mencapai kawasan PIK2, kini sudah tersedia dua akses tol langsung dari Tol Dalam Kota dan Jakarta Outer Ring Road (JORR).
"Dengan adanya dua akses tol langsung menuju PIK, baik dari arah tol dalam kota maupun tol Jakarta Outer Ring Road, mobilitas penghuni dan pengunjung menjadi sangat mudah," ujar Bambang.
Keunggulan konektivitas ini, lanjutnya, tak hanya mempermudah pergerakan, tetapi juga mendorong pertumbuhan kawasan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal.
"Mulai dari UMKM hingga brand global membuka gerainya di sini. Ini menciptakan efek berganda lapangan kerja, pertumbuhan bisnis, dan kontribusi langsung pada perekonomian nasional," tegasnya.
Bambang menegaskan bahwa ini adalah contoh nyata bahwa jika infrastruktur dan akses dibangun dengan visi jangka panjang, maka properti akan tumbuh secara berkelanjutan.
"Kawasan properti bukan hanya proyek, tapi motor ekonomi." katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya lonjakan dramatis pada angka kekurangan rumah tangga terhadap hunian (backlog).
Angka ini kini tidak lagi berada di kisaran 9,9 juta atau 12 juta seperti yang selama ini diketahui publik, melainkan telah menembus 15 juta unit.
"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrian, untuk kepemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama, sekitar 26 juta," kata Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025) lalu.
Pernyataan Fahri ini mengkonfirmasi bahwa tantangan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia semakin besar dan mendesak.
Backlog 15 juta unit ini merepresentasikan jutaan keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah keluarga di Indonesia.
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa kenaikan angka backlog ini sangat selaras dengan dinamika demografis terbaru di Indonesia.
Data BPS menunjukkan bahwa saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 289,5 juta jiwa.
Lebih krusialnya adalah peningkatan signifikan pada jumlah keluarga, yang kini tercatat sebanyak 91,3 juta.
Angka ini melonjak tajam dibandingkan data tahun sebelumnya yang berada di kisaran 74 hingga 78 juta keluarga.
Kenaikan jumlah rumah tangga baru secara langsung berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan hunian.
Setiap terbentuknya keluarga baru, idealnya membutuhkan satu unit rumah, dan pertumbuhan yang pesat ini menciptakan kesenjangan antara pasokan dan permintaan hunian.
Selain backlog kepemilikan rumah, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan besar dalam menangani renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Menurut data yang disampaikan dalam Silaturahmi Nasional APERSI, jumlah RTLH yang membutuhkan renovasi saat ini berada di kisaran 26 juta unit.
Angka ini sama besarnya dengan backlog kepemilikan rumah, menunjukkan bahwa kualitas hunian yang ada juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Data ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.
Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto memang menjadi angin segar, namun data terbaru ini menegaskan bahwa skala masalah perumahan jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.
