Infografis
Suara.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai Indonesia bebas kemiskinan pada tahun 2045 sulit tercapai. Hal ini dikarenakan masih banyak tantangan besar yang harus dibereskan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengatakan visi misi Indonesia bebas kemiskinan perlu dilakukan langkah nyata agar bisa terealisasi.
"Secara normatif, target Indonesia bebas dari kemiskinan pada tahun 2045 merupakan visi yang sangat positif dan layak diperjuangkan, terutama dalam rangka menyambut Indonesia Emas. Namun secara realistis dan empirik, target ini masih mengandung tantangan besar," katanya saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/6/2025).
Dia memaparkan data terakhir dari BPS per September 2024, bahwa tingkat kemiskinan nasional berada di angka 9,36% atau sekitar 25,5 juta orang. Artinya laju penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir hanya sekitar 0,3–0,5 poin persen per tahun.
"Dengan laju tersebut, butuh lebih dari 20 tahun untuk menurunkannya ke angka mendekati nol dan itu pun asumsi ideal dimana tanpa adanya krisis ekonomi, pandemi, konflik, atau tekanan fiskal," katanya.
Lanjutnya, dia membeberkan lebih kompleks lagi, kemiskinan di Indonesia bersifat struktural dan multidimensi, yakni terkait dengan pendidikan rendah, pekerjaan informal, akses kesehatan terbatas, hingga ketimpangan wilayah.
"Jadi, walaupun bukan tidak mungkin, mencapai "zero poverty" pada 2045 butuh reformasi kebijakan dan program yang konsistensi dan ektraordinary, terutama kebijakan jangka panjang yang belum sepenuhnya terlihat saat ini," bebernya.
Menurutnya, untuk mencapai target Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi yang menyentuh akar-akar penyebab kemiskinan.
Ada lima langkah yang perlu dilakukan agar Indonesia bebas kemiskinan.
Baca Juga: Ahmad Dhani Bocorkan Tanggal Pernikahan Al Ghazali, Bakal Undang Presiden Prabowo Jadi Saksi
"Pertama, reformasi perlindungan sosial harus lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data tunggal yang akurat. Ini akan memastikan bahwa bantuan pemerintah baik dalam bentuk tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan subsidi Pendidikan yang benar-benar menjangkau kelompok miskin dan rentan," katanya.
"Kedua, strategi peningkatan produktivitas masyarakat miskin harus ditingkatkan melalui pelatihan vokasi, akses pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas," jelasnya.
Lalu, ketiga mengenai sektor pertanian dan informal yang menyerap mayoritas kelompok miskin harus dimodernisasi, termasuk dengan teknologi, infrastruktur pendukung, serta akses pasar yang lebih adil.
Keempat belanja negara dan kebijakan fiskal harus diarahkan untuk mendorong inklusi dan produksi untuk orang miskin, bukan prioritas konsumsi. Apalagi hanya pertumbuhan agregat, tapi juga distribusi yang merata langsung kepada sasaran orang miskin.
Terakhir, koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan harus diperkuat. Tanpa kepemimpinan yang kuat, pengawasan yang efektif, dan peran aktif masyarakat sipil, target 2045 akan menjadi retorika politik tanpa pencapaian nyata.
Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa target Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan pada tahun 2045 merupakan cita-cita yang ambisius. Namun, tidak mustahil jika didukung oleh berbagai langkah strategis yang terstruktur, konsisten, dan tepat sasaran.
