Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia secara eksplisit menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai kisaran 0,5% sampai 0,8% pada 2045 dari level baseline sekitar 7-8% di tahun 2025.
"Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang diukur melalui indeks Gini yang diproyeksikan turun menjadi 0,290 hingga 0,320," katanya kepada Suara.com.
Lalu, merealisasikan target bebas kemiskinan pada 2045 memerlukan serangkaian kebijakan integratif yang melibatkan transformasi sosial dan ekonomi secara komprehensif.
Pertama, dari sisi transformasi sosial, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang menargetkan secara spesifik kelompok rentan melalui jaminan sosial, asuransi kesehatan nasional, pengendalian penyakit, serta bantuan sosial yang terintegrasi sepanjang siklus hidup manusia.
"Misalnya, program untuk mengatasi stunting hingga prevalensinya mencapai 5% pada 2045 serta menjamin cakupan pendidikan dasar hingga tinggi dengan rata-rata lama sekolah mencapai minimal 12 tahun dan partisipasi pendidikan tinggi sebesar 60% menjadi intervensi penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi," bebernya.
Selanjutnya, transformasi ekonomi menjadi syarat utama mencapai bebas kemiskinan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Strategi kuncinya meliputi hilirisasi industri yang menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi, pengembangan ekonomi digital yang merata hingga ke desa-desa, serta percepatan pengembangan sektor-sektor baru seperti bioekonomi dan bioteknologi.
"Integrasi ekonomi domestik dengan global juga diperlukan untuk memperluas pasar produk lokal dan menarik investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru secara masif dan berkelanjutan," imbuhnya.
Selain itu, penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan menjadi komponen pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam mengurangi kemiskinan.
Investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan komunikasi akan menciptakan konektivitas antarwilayah yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah timur Indonesia yang selama ini kontribusinya terhadap PDB nasional ditargetkan meningkat hingga 28,5% pada 2045.
Namun demikian, realisasi visi bebas kemiskinan ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah pusat hingga daerah, kolaborasi multisektor yang efektif, serta tata kelola yang bersih, efisien, dan adaptif.
Dalam konteks ini, transformasi tata kelola melalui regulasi adaptif, birokrasi yang gesit dan berintegritas, serta layanan publik berbasis digital akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya berbagai kebijakan tersebut.
"Dengan strategi komprehensif dan komitmen penuh, ambisi Indonesia bebas kemiskinan pada 2045 menjadi target yang mungkin diwujudkan, meskipun tantangan implementasi kebijakan di lapangan dan dinamika ekonomi global tetap perlu diwaspadai sebagai faktor penentu pencapaian akhir tujuan ini," tandasnya.
TERPOPULER
