Utang Indonesia Masih Berpotensi Naik jika Rupiah Tidak Stabil

Suara.com - Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pemerintah harus kelola utang dengan hati-hati. Apalagi, utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 triliun.

"Untuk menjaga stabilitas utang ke depannya, pemerintah perlu menerapkan beberapa langkah strategis," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (16/6/2025).

Kata dia, utang Indonesi berpotensi naik jika pemerintah tidak melakuakn langkah strategis. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan kualitas belanja publik agar lebih efektif dan produktif. Terutama dalam proyek yang memberikan dampak berganda pada perekonomian nasional.

Kedua, memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih progresif dan transparan. Lalu, perkembangan rupiah yang harus dijaga stabil agar tidak naik jumlah utang.

"Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi agar beban utang luar negeri tetap terkendali," katanya.

Terakhir, terus memperkuat koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam mengelola utang dan fiskal secara prudent serta transparan. Sehingga, kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga.

Selain itu, kondisi utang ini masih relatif sehat dan terkendali. Jika diukur menggunakan indikator internasional.

Misalnya, rasio utang terhadap PDB Indonesia tetap di bawah ambang batas internasional, yang mengindikasikan bahwa kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban utang masih baik.

"Selain itu, mayoritas utang digunakan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," bebernya.

Terkait kemampuan Indonesia membayar utang tersebut, waktu pelunasannya tergantung pada beberapa faktor utama, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, serta manajemen fiskal pemerintah.

"Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%-6% per tahun serta pengelolaan fiskal yang hati-hati, Indonesia akan tetap memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban utangnya secara bertahap," imbuhnya.

Hal ini terutama karena profil jatuh tempo utang luar negeri Indonesia yang relatif terkelola dengan baik. Di mana proporsi utang jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan utang jangka pendek.

Dalam proyeksi tahun ini, utang Indonesia cenderung masih akan mengalami kenaikan moderat.

"Penyebab utamanya antara lain kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah," jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah kemungkinan akan tetap menjaga agar kenaikan utang tersebut tidak melampaui batas yang membahayakan stabilitas fiskal maupun makroekonomi secara keseluruhan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 ribu triliun tumbuh 8,2 persen (yoy).

Utang ini lebuh tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy). Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik.

"Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Ramdan Denny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (16/6/2026).

Di merincici posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah," katanya.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah). Lalu, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen) Jasa Pendidikan (16,4 persen) Konstruksi (12,0 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,"imbuhnya.

Sedangkan ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporation) yang tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), setelah pada Maret 2025 terkontraksi 2,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,0% dari total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,9% terhadap total ULN swasta," katanya

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, dari 30,6% pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.