Suara.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan komitmen tegas pemerintahannya untuk menjadikan kemandirian pangan sebagai prioritas strategis tertinggi dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks dan tidak menentu. Komitmen ini diungkapkan dalam pidato kenegaraan yang disampaikannya pada forum internasional bergengsi, St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, sebuah ajang yang mempertemukan para pemimpin negara, pengambil kebijakan, serta tokoh-tokoh ekonomi dari berbagai belahan dunia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya peran negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam situasi global yang diwarnai oleh ketidakstabilan ekonomi, krisis iklim, konflik geopolitik, serta ancaman terhadap rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi dari dampak buruk kondisi-kondisi tersebut.
"Kewajiban pertama sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan akibat lingkungan yang menantang,” tegas Prabowo.
Lebih jauh, Prabowo menjelaskan bahwa visi swasembada pangan bukan hanya sekadar agenda pembangunan jangka pendek, melainkan merupakan arah kebijakan strategis jangka panjang yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan nasional. Ia pun menekankan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang ia pimpin untuk menjalankan mandat tersebut secara konkret, menyeluruh, dan terukur.
“Karena itu, saat saya mengambil alih pemerintahan, prioritas utama saya adalah mewujudkan swasembada pangan,” tegasnya.
Dalam forum internasional prestisius yang mempertemukan pemimpin dari Barat, Timur, dan Global South tersebut, Prabowo menggambarkan urgensi pembangunan pertanian nasional dalam konteks pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat.
“Setiap tahun, ada lima juta warga baru yang harus diberi makan. Itu berarti, setiap tahun, Indonesia harus menyediakan pangan bagi satu negara sebesar Singapura,” ujarnya.
Prabowo juga mengungkapkan pencapaian luar biasa dalam sektor pertanian selama tujuh bulan masa pemerintahannya.
“Kami berhasil meningkatkan produksi beras dan jagung sekitar 50 persen, dan saat ini cadangan beras nasional di gudang pemerintah mencapai 4,4 juta ton—cadangan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia,” jelasnya.
Capaian ini menurutnya merupakan hasil dari kebijakan efisiensi, pemberantasan korupsi, serta deregulasi yang memangkas aturan-aturan tidak efektif dalam sektor pertanian dan distribusi pangan.
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan perlunya filsafat pembangunan nasional yang tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal. Ia mengkritisi dampak negatif dari dominasi ideologi pasar bebas yang dalam beberapa dekade terakhir diikuti oleh banyak negara Asia Tenggara.
“Kami tidak akan mengikuti satu kutub ekstrem. Kami memilih jalan tengah, menggabungkan semangat inovasi kapitalisme dan peran intervensi pemerintah untuk melindungi yang lemah,” katanya.
Dalam konteks pertanian, hal ini berarti keberpihakan negara kepada petani kecil, subsidi dan dukungan produksi, serta proteksi dari ketimpangan pasar.
“Kita ingin memastikan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Kita ingin kesejahteraan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat,” ujarnya, mengutip filosofi yang dianut pemerintahannya, “The greatest good for the greatest many.”
Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional, termasuk melalui keanggotaannya di BRICS dan New Development Bank, yang dinilai dapat memperkuat investasi dan kerja sama dalam pembangunan sektor pangan dan energi.
TERPOPULER
