Mafia Solar di Tapteng, Bambang Haryadi: Kementerian ESDM dan BPH Migas Harus Tanggung Jawab!

Suara.com - Gelombang kemarahan atas praktik lancung mafia solar bersubsidi yang kian merajalela akhirnya sampai ke Senayan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak kasus itu diusut tuntas.

Bambang secara tegas mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk tidak lagi tinggal diam, dan segera memberikan pertanggungjawaban terbuka kepada publik.

Desakan tersebut menyusul temuan dan laporan yang mengkhawatirkan dari berbagai daerah, dengan salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan publik terjadi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Sorotan tajam ini menjadi lebih relevan mengingat Komisi VII DPR RI baru saja merampungkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pekan ini.

Dalam lawatan tersebut, para wakil rakyat mengaku menerima langsung segudang keluhan dari masyarakat, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang menjerit akibat sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.

Distribusi yang seharusnya menjadi hak mereka diduga kuat telah disabotase oleh jaringan terorganisir.

“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu (5/7/2025).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, skala penyelewengan ini bukan lagi sekadar kebocoran kecil.

Ia mengestimasi bahwa praktik mafia solar bersubsidi telah menimbulkan potensi kerugian bagi kas negara yang angkanya bisa mencapai triliunan rupiah.

Akar masalahnya, menurut Bambang, adalah lemahnya sistem pengawasan distribusi dari hulu ke hilir, yang menciptakan celah subur bagi para mafia untuk beroperasi dengan leluasa.

Menghadapi situasi genting ini, Bambang menegaskan bahwa BPH Migas dan Ditjen Migas, sebagai regulator dan pengawas utama, tidak memiliki alasan untuk takut atau ragu-ragu.

Ia bahkan secara terbuka menawarkan perlindungan politik dari DPR jika ada upaya intervensi atau beking dari oknum-oknum kuat yang melindungi para pelaku.

“Kalau ada tekanan atau bekingan dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi VII siap mem-backup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegasnya dengan nada tinggi.

Komisi VII DPR RI tidak hanya berhenti pada desakan. Mereka menuntut pemerintah pusat untuk segera melancarkan investigasi menyeluruh guna membongkar jaringan mafia solar ini hingga ke akar-akarnya.

Lebih lanjut, DPR mendorong adanya audit total terhadap sistem distribusi yang ada saat ini, mendesak reformasi komprehensif dalam tata kelola subsidi energi, dan implementasi digitalisasi pengawasan yang lebih canggih dan sulit ditembus.

Ancaman yang lebih serius pun dilontarkan. Bambang memberi sinyal bahwa kesabaran parlemen ada batasnya.

“Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural,” ujarnya.

Bambang menegaskan kembali posisi DPR, khususnya Komisi VII, yang tidak akan pernah menjadi penonton pasif saat uang rakyat yang dialokasikan untuk subsidi justru dirampok oleh segelintir oknum demi keuntungan pribadi.

“Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya,” pungkas Bambang.