Pemerintah Beberkan Upaya Kembangkan Ekonomi Biru di Dalam Negeri

Suara.com - Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan ekonomi biru di dalam negeri. Dalam upaya, pemerintah bersama UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), meluncurkan Ocean Centres.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan keamanan laut dan keberlanjutan lingkungan bukan sekadar isu teknis, tetapi fondasi pembangunan ekonomi biru Indonesia.

"Ocean Centre Indonesia menjadi wadah penting untuk menyatukan kepakaran dan komitmen lintas sektor dalam satu kerangka kolaboratif yang konkret," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Pekerja melakukan bongkar muat ikan di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Selasa (6/5/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Sementara, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Sambodo, menyebut Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi kelautan yang aman dan berkelanjutan.

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan menyambut baik keselarasan inisiatif Ocean Centres dengan Roadmap Blue Economy RI (2023–2045).

Leonardo juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan terlibat aktif dalam inisiatif ini sebagai bagian dari agenda nasional menuju tata kelola kelautan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Ocean Centres adalah inisiatif jangka panjang dari UN Global Compact’s Ocean Stewardship Coalition (OSC) yang didukung oleh Lloyd’s Register Foundation. Pusat-pusat ini telah dibentuk di tujuh negara, Brasil, Ghana, Kenya, India, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina masing-masing dirancang untuk menangani tantangan keselamatan di tingkat regional dan mendorong solusi yang dipimpin secara lokal.

Kekinian, Ocean Centre telah resmi diluncurkan di India dan Filipina, disusul oleh Indonesia. Peluncuran di Ghana, Kenya, dan Bangladesh direncanakan berlangsung antara bulan Juli dan Agustus 2025.

Inisiatif ini berfokus pada empat area aksi utama: perkapalan dan pelabuhan, perikanan tangkap dan budidaya, energi terbarukan lepas pantai, serta keuangan dan investasi. Keempat area tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan strategis nasional dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

"Jika keselamatan dan keberlanjutan kita tempatkan sebagai nilai dasar bukan hanya kewajiban regulatif—maka kita tidak hanya membangun industri yang lebih kuat, tetapi juga masa depan yang lebih adil dan berdaya tahan," kata Direktur Eksekutif IGCN, Josephine Satyono.