Bukan Niat Curang, Perpadi Beberkan Biang Kerok Maraknya Beras Oplosan

Suara.com - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) mengungkapkan biang kerok terjadinya beras oplosan di masyarakat. Menurut Perpadi, beras oplosan terjadi karena memang kondisi industri pangan yang kian menantang.

Pengurus Perpadi, Tommy Gunawan, mengatakan memang benar jika adanya 212 merek beras oplosan, maka harus disikapi dengan serius dengan pemerintah maupun semua pihak.

"Tapi kita juga harus jujur, bahwa yang namanya oplosan itu muncul bukan semata karena niat curang, melainkan juga karena tekanan harga pasar dan kondisi pasokan yang tak ideal. Saat harga beras mahal dan stok langka, pengusaha dihadapkan pada dilema, bertahan atau kolaps," ujarnya kepada wartawan yang dikutip, Selasa (15/7/2025).

Tommy menilai, penyebab dari keragaman mutu beras tidak bisa dilihat sebagai kesengajaan untuk mengoplos, tetapi harus ditelusuri dari sumber awalnya.

"Pak Menteri (Mentan Amran) bilang ini beras oplosan, tapi seharusnya kita bedakan antara pelanggaran niat dan pelanggaran akibat sistem. Di penggilingan, kami menerima padi dari berbagai daerah dan jenis. Petani di Sumatera saja menanam lebih dari sepuluh jenis bibit. Di Jawa, beda lagi. Jadi kalau hasil beras tak seragam, itu bukan serta-merta bentuk manipulasi," katanya.

Tommy menuturkan, publik tidak bisa langsung mengeneralisasi temuan tersebut sebagai bentuk penipuan oleh pelaku penggilingan. Ia menegaskan, selama ini penggilingan padi banyak berada dalam posisi sulit, ditekan oleh harga, tergantung pada pasokan dari tengkulak, dan dibatasi oleh regulasi yang kerap berubah-ubah.

Sebagian besar pabrik menerima pasokan gabah dari berbagai wilayah melalui jalur tengkulak atau perantara. Di sinilah letak masalah yang jarang dibicarakan secara terbuka, keterbatasan suplai dan keragaman jenis gabah menyebabkan hasil penggilingan tidak bisa diseragamkan secara mutlak.

"Dalam kondisi kelangkaan, pabrik terpaksa menerima gabah dari mana saja. Kalau ada lima jenis gabah yang datang sekaligus ke pabrik, maka hasilnya pasti beragam. Bukan karena niat buruk, tapi karena sistem distribusi kita memang belum tertata," tegas Tommy.

Tommy meminta Menteri Pertanian untuk melihat peran tengkulak dalam rantai pasok beras nasional. Menurutnya, para tengkulak inilah yang memegang kendali penting atas kualitas dan sumber pasokan gabah yang masuk ke penggilingan.

Namun selama ini, posisi mereka nyaris tidak pernah masuk dalam evaluasi kebijakan pangan nasional.

"Kalau pemerintah serius ingin benahi mutu beras, jangan berhenti di pabrik. Tengkulak harus ikut disorot. Mereka yang mengatur jalur gabah dari petani ke penggilingan. Tanpa kontrol di titik itu, hasil akhirnya tetap tak bisa dijamin," katanya.

Tommy juga meminta pemerintah untuk tidak menyudutkan industri penggilingan padi secara sepihak. Ia berharap ada pendekatan yang lebih kolaboratif, dengan melibatkan semua pelaku dari petani, tengkulak, penggilingan, hingga pengemasan dalam merumuskan solusi bersama.

"Kami di industri penggilingan bukan musuh negara. Kami bagian dari solusi ketahanan pangan. Kalau ada pelanggaran, tentu harus ditindak. Tapi jangan sampai semuanya disamaratakan tanpa melihat kompleksitas realitas di lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan produsen-produsen besar yang terduga dalam mengoplos beras dengan memberikan beras medium, tapi dikemas beras premium.

Setidaknya, 212 merek beras disebut tidak memenuhi standar mutu dan takaran, bahkan sebagian di antaranya diduga telah dioplos demi memenuhi klaim sebagai beras premium.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, membenarkan bahwa pemeriksaan tengah dilakukan terhadap empat produsen utama beras, masing-masing berinisial WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

Menteri Amran menyatakan bahwa temuan ini bukan hanya pelanggaran biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa para produsen yang terbukti melakukan kecurangan harus ditindak tegas agar memberi efek jera.

“Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 (Juli), dua hari yang lalu, itu telah dimulai pemeriksaan, kami berharap ini ditindak tegas,” ujar Amran saat berada di Makassar, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.