Jumlah Harta Kekayaan Amalia Adininggar Widyasanti Bertambah Banyak saat Jadi Pejabat BPS

Suara.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti kini menjadi sorotan publik. Setelah BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang melampaui prediksi banyak ekonom, pertanyaan tentang kredibilitas data dan sosok di balik lembaga tersebut mencuat.

Di tengah pusaran perdebatan ini, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Amalia menjadi perhatian.

Berdasarkan laporan di situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amalia telah melaporkan total hartanya sebanyak 10 kali sejak ia berkarier di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Perjalanan Harta Amalia: Dari Rp8,5 Miliar hingga Tembus Rp21 Miliar

Perjalanan kekayaan Amalia menunjukkan kenaikan signifikan selama menjabat di berbagai posisi strategis.

Pada tahun 2013, saat menjabat Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas total hartanya tercatat sebesar Rp8,52 miliar.

Angka ini terus merangkak naik hingga mencapai Rp10,22 miliar pada 2018 ketika ia menjabat Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembangunan Bappenas.

Kenaikan paling tajam terjadi saat Amalia menjadi Deputi Bidang Ekonomi BPS Kekayaannya melonjak dari Rp16,58 miliar pada 2020 hingga menyentuh Rp21,19 miliar pada 2023.

LHKPN terakhir yang dilaporkan Amalia adalah pada 23 Maret 2025, dengan total kekayaan Rp21.183.230.671.

Rincian Harta: Tanah, Mobil Mewah, dan Kas Miliaran Rupiah

Dalam LHKPN terbarunya, kekayaan Amalia terbagi menjadi beberapa pos utama:

• Tanah dan Bangunan: Senilai Rp11,25 miliar, yang terdiri dari tiga bidang properti di Jakarta Selatan dan Bogor.
• Alat Transportasi: Senilai Rp800 juta, mencakup sebuah Toyota Alphard (2020) senilai Rp600 juta dan Honda WRV (2023) senilai Rp200 juta, yang disebut sebagai hasil hibah tanpa akta.
• Kas dan Setara Kas: Mencapai Rp9,10 miliar.

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara resmi telah mengirimkan surat permintaan investigasi kepada Badan Statistik PBB, United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

Surat ini dilayangkan karena data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% year-on-year dinilai CELIOS memiliki indikasi perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia di lapangan.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini menjadi rujukan penting bagi berbagai pihak. "Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year," kata Bhima dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

Salah satu anomali paling mencolok yang disoroti CELIOS adalah data pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 5,68% yoy. Padahal, menurut Bhima, pada periode yang sama, Indeks Manufaktur (PMI) justru tercatat kontraksi.

Bhima juga menyoroti adanya fenomena deindustrialisasi prematur karena porsi manufaktur terhadap PDB justru menurun, dari 19,25% di Triwulan I menjadi 18,67% di Triwulan II. "Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy?" ujarnya mempertanyakan.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika ada intervensi dalam penyusunan data BPS, hal itu bertentangan dengan Prinsip Dasar Statistik Resmi PBB.

"Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat," kata Media. Menurutnya, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Pemerintah bisa keliru menunda stimulus atau subsidi karena menganggap ekonomi baik-baik saja, padahal di lapangan justru sebaliknya.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, juga menyoroti anomali historis pada data pertumbuhan. Ia merasa janggal karena pertumbuhan di Triwulan II, yang tidak ada momen Ramadhan-Idul Fitri, justru lebih tinggi (5,12%) dibandingkan Triwulan I yang memiliki momen perayaan tersebut (4,87%).

Menurut Huda, tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. "Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025)," ujarnya, semakin memperkuat keraguan terhadap data tersebut.

CELIOS berharap PBB segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia dan mendorong reformasi transparansi di tubuh BPS. "Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Media.

Asal tahu saja Amalia Adininggar Widyasanti resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pelantikan dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto. Acara pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Amalia dilantik berdasarkan Keppres nomor 28 b tahun 2025 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala BPS. 

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab"," kata Amalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2).

Selain Amalia, Prabowo juga melantik Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS.