Suara.com - Pemerintahan Trump kembali akan memangkas sekitar 300.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini.
Adapun, dengan keputusan ini maka adanya penurunan 12,5 persen dalam jumlah pegawai pemerintah sejak Januari 225.
Direktur Kantor Manajemen Personalia, Scott Kupor, mengatakan, 80 persen dari pekerja tersebut akan mengundurkan diri secara sukarela dan hanya 20 persen yang akan dipecat.
Jumlah ini hampir dua kali lipat dari 154.000 pekerja yang dilaporkan Reuters telah menerima pesangon bulan lalu.
Pemangkasan ini seiring rencana Presiden Donald Trump meluncurkan kampanye besar-besaran untuk mengurangi 2,4 juta pegawai sipil federal.
Lantaran, menurutnya banyaknya pegawai akan membuat anggaran membengkak dan tidak efisien.
![Ilustrasi PHK Karyawan. [Envato]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/11/30/72732-ilustrasi-phk-karyawan.jpg)
"Saya tidak bisa memaksa orang untuk memberhentikan orang," kata Kupor dalam sebuah wawancara dilansir CNBC Internasional, Jumat (15/8/2025)
Dia memperkirakan jumlah pegawai yang meninggalkan pegawai federal akan lebih dari dua kali lipat tingkat atrisi 5,9 persen dalam pegawai sipil pemerintah AS pada tahun fiskal 2023.
Tentunya, ukuran terbaru dari pengunduran diri sukarela yang disusun oleh lembaga nirlaba Partnership for Public Service bakal menguntungkan pendapatan negara.
Baca Juga: Indonesia Kebanjiran Berkah Tarif Trump, Perusahaan Asal China Ramai-ramai Mau Bangun Pabrik
Namun, Kupor menolak untuk membagikan statistik jumlah pegawai untuk masing-masing instansi pemerintah yang bakal kena pemangkasan.
Ia mengatakan, akan mempublikasikan angka-angka tersebut nanti.
Selain itu, beberapa instansi atau kementerian akan mengajukan proposal mengenai pemotongan anggaran di masa mendatang kepada Direktur Anggaran Gedung Putih Russ Vought.
"Presiden mempersiapkan permintaan anggaran berikutnya kepada Kongres dan akan bertemu dengan kantor anggaran pada hari Rabu mendatang," tandasnya.