Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Perum Bulog agar jangan hanya meyimpan stok beras di gudang saja. Pemerintah meminta Bulog agar segera menyalurkan stok beras itu, sehinga tidak menciptakan kerugian negara.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) masih sangat sedikit. Hal ini yang membuat harga beras baik medium maupun premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Karena beras yang tidak disalurkan, atau lambat disalurkan, yang pertama, berdampak harga kita trennya naik, kita belum bisa turun," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang dikutip dari Youtube Kemendagri, Senin (19/8/2025).
![tok beras SPHP di Kota Tangerang, Banten. [Dok Pemkot Tangerang].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/27/27242-tok-beras-sphp-di-kota-tangerang-banten-dok-pemkot-tangerang.jpg)
Menurut Tomsi, makin lambat penyaluran beras di gudang itu justru bisa membuat rugi negara. Sebab, butuh biaya lebih untuk perawatan beras, agar tidak turun mutu.
"Kalau rusak, nilainya turun atau harus dibuang. Ini akan mengakibatkan kerugian negara juga," katanya.
Asal tahu saja, Perum Bulog baru memyalurkan beras SPHP sebesar 38.111 ton. Angka itu baru 2,9 persen dari target penyaluran Juli-Desember 2025 mencapai 1,3 juta ton.
Tomsi menuturkan, Bulog seharusnya bisa menyalurkan beras SPHP 216.000 ton per bulan. Jika dihitung per har, Bulog bisa menggelontorkan sebesar 7.100 ton beras per hari.
Sampai saat ini, Ia mencatat realisasi penyaluran beras SPHP oleh Bulog masih jauh dari target.
"Jauh banget antara (target)16 persen dengan (realisasi) 2,94 persen. Kalau realisasinya 38.000 dibagi 30 hari, kurang lebih 1.200 ton per hari, sementara target kita 7.100 ton per hari," imbuhnya.
Baca Juga: Kebijakan Penghapusan Jenis Beras Ada di Tangan Prabowo
Tomsi mengingatkan kembali, agar beras jangan terlalu disimpan lama di gudang, karena ke depan beras bisa apek, berjamur, hingga dijangkiti hama. Akhirnya, beras tersebut tidak layak konsumsi yang selanjutnya dibuang sia-sia.
"Kalau 80 persen, kurang lebih 1 juta. Beras yang tidak tersalur ini makin lama kualitasnya menurun. Kemudian, harganya juga jauh, pemeliharaannya juga mahal dan bisa saja beras yang didapat dari tahun yang lalu, itu nantinya terpaksa harus dimusnahkan karena ketidaklayakan," tutupnya.
