Suara.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng pemerintah daerah dan pelaku swasta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta peluncuran Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Langkah ini menandai sinergi multipihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya di kawasan Cirebon Raya.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa program ini menjadi jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan di Indonesia.
"Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," ujar Budiman dikutip, Jumat (22/8/2025).
![Ilustrasi angka kemiskinan ekstrem. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/27/13915-ilustrasi-angka-kemiskinan-ekstrem-ist.jpg)
Ia menambahkan, kolaborasi ini sekaligus membuka jalan menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal.
"Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan," jelasnya.
Program ini akan dijalankan dengan skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC), yakni model rantai pasok semi-tertutup yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah untuk efisiensi dan keberlanjutan. Model ini berbasis koperasi yang menghubungkan petani, UMKM, hingga akses pasar.
"Kolaborasi multipihak ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan," katanya.
Melalui skema tersebut, BP Taskin bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong modernisasi pertanian dengan teknologi dan inovasi, meningkatkan produktivitas petani lokal, memperkuat rantai pasok koperasi, mengembangkan material baru bagi transisi energi terbarukan, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Baca Juga: Melihat Cara Kerja Swasta dalam Mekanisme Kuota Haji
Program ini melibatkan lima daerah, yakni Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon. Pemerintah daerah berperan menyediakan lahan, infrastruktur, dan kebijakan sesuai potensi masing-masing wilayah.
Selain pemerintah, sejumlah mitra strategis turut terlibat, di antaranya PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, Harvest Waste (Belanda), dan PT Garam (Persero) yang akan menyediakan modal, teknologi, dan akses pasar.
BP Taskin juga tengah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target ambisius menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan kemiskinan relatif ke level 4,5–5 persen pada 2029.
Kawasan Cirebon Raya nantinya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan energi berbasis sumber daya lokal. Model ini diharapkan bisa direplikasi di wilayah lain sebagai percontohan transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.
Dengan sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat, inisiatif ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, serta pertumbuhan ekonomi inklusif.
