IBC Gelar Indonesia Economic Summit 2026, Siap 'Kawinkan' Pemerintah & Pebisnis

Suara.com - Indonesian Business Council (IBC)akan menggelar Indonesia Economic Summit (IES) 2026 pada 3-4 Februari 2026 di Jakarta. Acara ini digadang-gadang sebagai ajang strategis untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga pengusaha, dalam merumuskan agenda ekonomi nasional.

Ketua Dewan Pengawas IBC, Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa IES 2026 dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, akademisi, serta pakar global. Tujuannya satu: mendorong kolaborasi strategis dan merumuskan langkah konkret untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

“IES 2026 menyatukan pemerintah, pemimpin bisnis, dan pakar global untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan memperkuat daya saing Indonesia,” ujar Arsjad dalam jumpa pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Arsjad menjelaskan, forum ini akan membahas isu-isu strategis yang menjadi kunci masa depan ekonomi Indonesia. Di antaranya adalah industrialisasi dan investasi berkualitas, pengembangan talenta dan adopsi AI, transisi energi dan pasar karbon, serta diversifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok.

Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, Arsjad menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memperkuat daya saingnya di tingkat global. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat terwujud secara inklusif dan memperkuat posisi Indonesia di kancah regional dan global.

Chief Executive Officer (CEO) IBC, Sofyan Djalil, menambahkan bahwa IES 2026 tidak hanya akan menjadi ajang diskusi. Ia berjanji forum ini akan menghasilkan solusi implementatif melalui pembentukan task force lintas sektor, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan project matchmaking.

Dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pakar global, Sofyan meyakini bahwa agenda strategis yang dihasilkan dapat diterapkan langsung dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Ia juga menyoroti kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten, serta pentingnya harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta untuk menarik investasi.